BANGIL, Radar Bromo - Kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja, ditambah fluktuasi kurs dolar AS, rupanya tidak melulu menjadi momok menakutkan bagi sektor riil.
Sektor ketahanan pangan di tingkat desa, terbukti menjadi bantalan ekonomi yang paling tangguh di tengah ketidakpastian pasar.
Hal itu terlihat jelas dari hasil visitasi sampling komoditas jamur tiram putih di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Rabu (20/5).
Di saat sektor usaha lain tiarap, bisnis budi daya jamur tiram di desa tersebut justru tetap bergairah.
Dengan harga jual yang stabil di angka Rp 15.000 per kilogram, para petani lokal justru mengaku kewalahan memenuhi permintaan pasar yang melonjak tajam.
Rifqi Ramadan, salah satu pelaku budi daya jamur tiram skala besar di Desa Sekarmojo, mengakui bahwa pelemahan rupiah sama sekali tidak menggoyang bisnis intinya.
“Dampak secara langsung tidak terlalu terasa. Malah kita kewalahan karena kurang barang. Permintaan pasar tinggi, tapi kita belum bisa penuhi semua,” ujarnya.
Satu-satunya riak kecil yang dirasakan petani hanyalah kenaikan harga plastik kemasan yang melejit hingga 50 persen.
Namun, hal itu bisa disiasati dengan mengalihkan skema penjualan langsung ke pihak pabrik dalam skala besar.
Sehingga penggunaan plastik menjadi jauh lebih efisien. Ketahanan inilah yang dinilai mampu menjadi motor penggerak baru bagi penguatan ekonomi keluarga di tingkat akar rumput.
Ketangguhan petani Jamur Sekarmojo ini langsung memantik respons cepat dari legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiarto mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menangkap peluang emas ini.
Ironisnya, potensi ekonomi sedahsyat ini dinilai belum diimbangi dengan kesiapan regulasi dan perencanaan di tingkat birokrasi.
Terutama ia menyinggung kamus usulan pada SIPD. Hingga saat ini, program pengadaan atau fasilitasi untuk budi daya hortikultura, khususnya jamur, justru banyak yang absen alias belum tertampung dalam sistem perencanaan daerah.
“Kondisi petani hortikultura yang tidak terpengaruh signifikan oleh kurs dolar ini harus ditangkap Pemda. Buka Kamus OPD seluas-luasnya agar bisa menampung kebutuhan riil masyarakat,” tegas legislator Golkar itu.
Salah satu titik krusial yang mendesak untuk diintervensi oleh Pemda adalah sektor hulu, yakni pembibitan.
Hingga saat ini, sektor pembibitan jamur tiram disinyalir sama sekali belum mendapatkan back up anggaran yang memadai dari dinas terkait.
“Kuncinya ada di perencanaan. Pemda harus segera menyesuaikan Kamus OPD yang akomodatif. Jangan sampai potensi ekonomi masyarakat yang sudah mandiri dan surplus seperti ini justru jalan di tempat hanya karena regulasi daerah yang telat merespons,” tandasnya.
Disisi lain, Staf Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (KPPP) Kabupaten Pasuruan, Yuni Susanti, tidak menampik adanya tantangan besar yang dihadapi para petani di lapangan.
Meskipun petani merupakan ujung tombak perekonomian daerah, Yuni mengakui bahwa sejauh ini belum ada sistem perlindungan pasar yang benar-benar kokoh untuk mereka.
Akibatnya, fluktuasi harga yang terjadi tiba-tiba sering kali menjadi keluhan utama.
“Keluhan dari petani memang banyak, terutama terkait pasar dan fluktuasi harga yang tiba-tiba turun. Karena itu, ke depan kami berharap jamur tiram ini bisa menjadi komoditas pangan alternatif yang kuat untuk penguatan ekonomi keluarga,” urai Yuni.
Yuni menambahkan, walaupun saat ini jamur belum masuk ke dalam jajaran komoditas unggulan utama di Kabupaten Pasuruan, potensinya sebagai bantalan ekonomi sekunder sangat menjanjikan dan patut diperhitungkan.
“Kami juga mendorong pertumbuhan petani-petani sejenis hortikultura untuk berhimpun dalam kelompok. Sehingga mereka bisa menjadi sasaran pendampingan,” katanya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin