Cerpen Daerah Dulu & Kini Ekonomi-Bisnis Features Hikayat Hobi Hukum & Kriminal Kesehatan Klinik Fotografi Lifestyle Lipsus Love & Life Story Main Desain News Ono Ono Ae Opini Pendidikan Peristiwa Perspektif Politik Radar Bromo Events Sportainment Tanya Jawab

Tak Ingin Warga Beji Terus "Berendam", DPRD Kabupaten Pasuruan Dorong Prioritas Normalisasi Kali Wrati

Muhamad Busthomi • Minggu, 19 April 2026 | 12:07 WIB
RAPAT KERJA: Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan saat menggelar rapat kerja dengan BBWS Brantas. Mereka mendorong agar normaliasi Kali Wrati dilakukan, demi mencegah banjir di sejumlah wilayah di Kecamatan Beji. (DPRD Kabupaten Pasuruan for Radar Bromo)
RAPAT KERJA: Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan saat menggelar rapat kerja dengan BBWS Brantas. Mereka mendorong agar normaliasi Kali Wrati dilakukan, demi mencegah banjir di sejumlah wilayah di Kecamatan Beji. (DPRD Kabupaten Pasuruan for Radar Bromo)

BANGIL, Radar Bromo - DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong percepatan penanganan banjir di wilayah Beji, Kabupaten Pasuruan.

Tak ingin penanganan hanya bersifat reaktif saat air meluap, wakil rakyat memilih turun langsung berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas untuk memastikan normalisasi Kali Wrati masuk prioritas program.

Langkah ini menjadi sinyal kuat, bahwa persoalan banjir tak bisa lagi ditangani secara parsial.

DPRD menilai, solusi permanen hanya bisa dicapai melalui penataan sungai secara menyeluruh, terutama pada aspek pelebaran dan pendalaman alur.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, menegaskan Kali Wrati merupakan titik krusial yang selama ini luput dari enanganan optimal.

“Pelebaran dan pendalaman Kali Wrati, harus segera direalisasikan. Tidak bisa ditunda lagi. Itu menjadi kunci utama penanganan banjir di Beji,” tegasnya usai pertemuan.

Menurutnya, kondisi sungai saat ini sudah jauh dari ideal. Sedimentasi yang terus menumpuk, membuat kapasitas tampung air menurun drastis.

Akibatnya, saat hujan deras, air dengan mudah meluap ke permukiman warga.

Karena kewenangan berada di tingkat pusat, DPRD memilih proaktif agar usulan daerah tidak terhambat birokrasi.

Koordinasi langsung dilakukan untuk memastikan program normalisasi bisa masuk dalam skala prioritas tahun anggaran 2026.

“Kami tidak ingin ini berlarut-larut. Koordinasi sudah kami lakukan, targetnya normalisasi bisa masuk program prioritas 2026,” ujarnya.

Selain normalisasi, DPRD juga mengawal usulan pelebaran sungai yang saat ini masih berproses di tingkat pusat.

Langkah tersebut dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan menekan risiko banjir berulang. (tom/one)

Editor : Jawanto Arifin
#brantas #banjir #bbws #normalisasi #sungai wrati