BANGIL, Radar Bromo — Rencana pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, dipastikan ditunda.
Keputusan tersebut diambil, sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut kehati-hatian.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengungkapkan anggaran pengadaan mobil dinas, sebelumnya memang dialokasikan untuk empat pimpinan DPRD.
Namun, melalui diskusi internal, seluruh pimpinan sepakat untuk menunda realisasi program tersebut.
“Minggu depan sebenarnya baru akan kami rapatkan secara formal. Tapi melalui diskusi, semua pimpinan sudah sepakat untuk menunda dulu,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan, Fraksi-Fraksi Beri Dukungan
Ia menegaskan, keputusan tersebut dilandasi pemahaman bersama. Di mana kondisi keuangan daerah saat ini, membutuhkan prioritas penggunaan anggaran yang lebih tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami memahami bahwa kondisi fiskal saat ini, menuntut kehati-hatian dan prioritas yang lebih tepat dalam penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.
Menurut Samsul, penundaan pengadaan mobil dinas, merupakan langkah bijak yang sejalan dengan semangat efisiensi serta pengetatan belanja daerah.
DPRD sebagai representasi rakyat, kata dia, harus memberikan contoh dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Di tengah kebutuhan masyarakat yang masih harus diprioritaskan, seperti pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka belanja yang bersifat penunjang bisa ditunda terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah,” imbuhnya.
Ke depan, DPRD Kabupaten Pasuruan memastikan akan terus mengawal kebijakan efisiensi agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting, setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” paparnya. (tom/one)
Editor : Moch Vikry Romadhoni