BANGIL, Radar Bromo - DPRD Kabupaten Pasuruan menekankan pentingnya seleksi dalam menerima tawaran investasi yang masuk ke daerah.
Sebab investasi harus dipandang bukan hanya sebagai lokomotif penggerak ekonomi semata. Melainkan juga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Hal itu terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4).
Dalam forum tersebut, masing-masing komisi menyampaikan catatan strategis sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus arah perbaikan ke depan.
Komisi II menyoroti sektor investasi yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat. Anggota Komisi II, Sugiarto, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menerima investasi.
Ia mengingatkan agar investasi yang masuk tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.
“Pemda harus mampu memfilter investasi. Jangan sampai justru memicu konflik di masyarakat atau berdampak pada kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Sementara, Juru bicara Komisi I, H. Sugiyanto, menekankan pentingnya penguatan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Menurutnya, lembaga tersebut harus lebih agresif dalam melakukan riset dan observasi.
“Bapperida harus mampu menghasilkan kajian-kajian strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan. Tantangan ke depan menuntut pemerintah daerah lebih inovatif,” tegasnya.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori, menyatakan seluruh masukan DPRD akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Rekomendasi ini sangat penting agar pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin