BANGIL, Radar Bromo - Upaya mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Pasuruan terus dipacu.
Hingga pertengahan Februari 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani tercatat menunjukkan tren positif.
Sebanyak 10.226 ton pupuk telah terdistribusi ke lahan-lahan pertanian warga. Angka tersebut setara dengan 16,9 persen dari total alokasi setahun yang mencapai 60.421 ton.
Berdasarkan data sistem e-RDKK, tercatat ada 107.043 petani yang berhak menerima subsidi.
Hingga 13 Februari lalu, sebanyak 27.741 petani terpantau sudah melakukan penebusan secara digital melalui aplikasi i-Pubers.
Account Executive (AE) wilayah Pasuruan dan Probolinggo, Shio Suranaga, mengungkapkan bahwa distribusi saat ini masih didominasi oleh jenis Urea dan NPK.
Secara terperinci, Urea telah terserap sebanyak 5.389 ton, disusul NPK sebesar 4.723 ton, serta Organik dan ZA dengan jumlah yang lebih kecil.
“Kami terus memantau pergerakan serapan di lapangan. Sejauh ini realisasi sudah mencapai 16,9 persen. Fokus utama kami adalah memastikan setiap petani yang terdaftar dalam e-RDKK bisa mendapatkan haknya dengan mudah melalui sistem i-Pubers,” ujar Shio.
Namun, dari deretan jenis pupuk yang dialokasikan, distribusi SP-36 tercatat masih nihil.
Hal ini disebabkan adanya kendala administratif di sektor perikanan. Pasalnya, penyaluran jenis pupuk tersebut masih menunggu tuntasnya Surat Keputusan (SK) dari Dinas Perikanan terkait penetapan petugas enumerator.
Shio menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektor agar kendala tersebut segera terurai.
Sinergi antara penyedia pupuk, pemerintah daerah, dan dinas terkait menjadi kunci agar program swasembada pangan nasional bisa berjalan sesuai rel.
“Komitmen kami jelas, memperkuat kolaborasi untuk memastikan program swasembada pangan berjalan optimal dan berkelanjutan. Penyaluran yang tepat sasaran akan menjadi fondasi bagi kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya.
Dengan target alokasi yang cukup besar, termasuk 32.336 ton Urea dan 27.427 ton NPK, pengawasan di tingkat distributor hingga kios resmi akan terus diperketat.
Langkah ini diambil guna menjamin stok tetap tersedia bagi petani saat memasuki masa tanam, sekaligus mencegah adanya praktik penyelewengan di lapangan. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin