BANGIL, Radar Bromo - Fenomena perempuan kepala keluarga (Pekka) di Kabupaten Pasuruan menuntut atensi serius.
Berdasarkan Data Agregat Kependudukan semester II tahun 2025 yang dirilis per Februari 2026, tercatat sebanyak 126.102 perempuan kini menyandang status sebagai tulang punggung keluarga.
Jumlah tersebut setara dengan 21 persen dari total 588.430 kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, memandang program pemberdayaan ekonomi kreatif perlu digalakkan. Agar kalangan perempuan lebih berdaya.
“Kami melihat potensi besar di sektor UMKM. Masalah klasik Pekka adalah modal dan sarana. Ini yang perlu disentuh agar mereka bisa langsung berjualan tanpa bingung memikirkan tempat,” ujar Sugiarto.
Ia menambahkan, pemerintah harus memberikan peluang melalui program pelatihan ataupun alokasi anggaran yang mencukupi untuk penguatan ekonomi keluarga.
Bantuan sosial memang penting, tetapi harus diimbangi dengan kail.
Sugiarto menyoroti sisi psikologis dan sosial kaum Pekka yang kerap mendapat stigma negatif di masyarakat.
Baginya, kehadiran pemerintah, organisasi seperti PKK, hingga sektor swasta sangat diperlukan untuk menjamin kesetaraan hak dan kesempatan.
“Pekka sering mengalami tekanan status sosial, bahkan dinilai miring. Maka perlu kehadiran pihak-pihak lain agar mereka punya hak dan kesempatan yang sama,” imbuhnya.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pemberian kesempatan kerja dengan syarat khusus.
Mengingat beban domestik yang dipikul, Pekka dinilai butuh fleksibilitas tanpa harus terjebak aturan formal yang kaku.
“Harus ada campur tangan penguasa untuk bernegosiasi dengan sektor industri. Peluang itu sangat besar di Pasuruan, mulai dari banyaknya pabrik, adanya Koperasi Merah Putih (KMP), hingga program SPPG/Makan Bergizi Gratis (MBG). Pekka harus diprioritaskan mendapat bidang kerja yang sesuai demi kelangsungan hidup keluarganya,” tukas Sugiarto. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin