BANGIL, Radar Bromo - Isu efisiensi anggaran di lingkungan Pemkab Pasuruan yang memicu pro-kontra direspons tenang oleh kalangan parlemen.
DPRD setempat menilai hiruk-pikuk tersebut justru harus diimbangi dengan perubahan pola pikir (mindset).
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto menjelaskan, kebijakan efisiensi itu sejatinya bukanlah pemotongan program secara sepihak.
Melainkan, sebuah penyesuaian porsi anggaran demi menyelaraskan visi-misi kepemimpinan baru, mulai dari Presiden, Gubernur, hingga Bupati Pasuruan yang baru menjabat.
“Bukan dikurangi sebenarnya, tapi diporsikan ke program lain yang lebih mendesak. Saya yakin, kalau kebutuhan prioritas itu sudah terpenuhi, program lainnya akan tetap berkelanjutan dan berjalan kembali,” ujar Sugiarto.
Langkah penajaman prioritas ini sejalan dengan postur kekuatan finansial daerah.
Untuk tahun 2026, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan dipatok mencapai Rp 3,499 triliun.
Angka jumbo tersebut bersumber dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta pendapatan sah lainnya.
Kebijakan belanja tahun ini memang dikunci untuk program prioritas sesuai RPJMD dan RKPD 2026.
Fokusnya jelas: kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur serta konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM, hingga pengentasan kemiskinan.
Sugiarto menambahkan, investasi pada program baru seperti pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bukti nyata pengalihan prioritas tersebut.
Ia menyebut pembangunan satu unit KMP bisa menelan investasi lebih dari Rp 1 miliar yang efek domino ekonominya akan kembali ke desa.
Begitu pula MBG yang menghidupkan suplai tenaga kerja dan bahan pangan lokal.
Legislator Golkar itu pun menitipkan pesan khusus bagi para kepala desa (kades) agar tidak pasif.
“Kades harus siap secara SDM dan manajerial. Kalau bisa masuk dalam sistem penyesuaian ini, manfaat yang didapat desa justru bisa lebih besar. Jangan kaget dengan perubahan, tapi siapkan diri untuk mengelola peluang yang ada,” jelas Sugiarto.
Dukungan terhadap struktur anggaran ini juga disuarakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan.
Juru Bicara Banggar, Agus Suyanto, menegaskan bahwa legislatif memastikan distribusi anggaran tidak akan menumpuk di satu titik saja.
“Kami mendorong alokasi anggaran yang proporsional untuk program prioritas daerah dengan memperhatikan pemerataan antar wilayah kecamatan,” tegas Agus Suyanto.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menyatakan bahwa transparansi dan ketepatan sasaran menjadi kunci dalam penyusunan anggaran kali ini.
“Seluruh proses telah dilalui bersama sejak awal hingga akhir dengan tujuan memastikan perencanaan tersusun baik, benar, dan tepat sasaran sehingga bermuara pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” kata Mas Rusdi-sapaannya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin