BANGIL, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan kekeringan.
Pada 2026, program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih (PPAB) dipastikan kembali bergulir dengan dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Susanti Edi Peni, melalui Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Yuli, menjelaskan bahwa PPAB 2026 menyasar 22 desa di enam kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan.
“Program PPAB tahun 2026 difokuskan untuk wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan akses air bersih. Dari pemetaan kami, ada 22 desa di enam kecamatan yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Namun demikian, dua kecamatan, yakni Gempol dan Lekok, belum masuk dalam cakupan pengadaan PPAB tahun depan.
Menurut Yuli, hal tersebut disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
“Untuk 2026, Gempol dan Lekok belum ter-cover. Penentuan lokasi mempertimbangkan tingkat kerawanan kekeringan serta kesiapan sistem pengelolaan di desa,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan air bersih di wilayah perdesaan akan diserahkan kepada Himpunan Penduduk Pengelola Air Minum (HIPAM) desa.
Sementara untuk kawasan perkotaan, pengelolaan tetap ditangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Konsepnya berbasis masyarakat. Di desa-desa, pengelolaan dilakukan HIPAM agar lebih berkelanjutan. Untuk wilayah perkotaan, PDAM yang menangani,” imbuh Yuli.
Pada 2026, pembangunan infrastruktur PPAB akan difokuskan di Kecamatan Lumbang, Winongan, Pasrepan, dan Kejayan.
Secara keseluruhan, terdapat 39 titik sarana air bersih yang direncanakan dibangun, meliputi sumur bor, jaringan perpipaan, hingga sarana penunjang distribusi air.
“Total ada 39 titik yang akan kami bangun. Harapannya, ini bisa mengurangi ketergantungan warga pada distribusi air bersih saat musim kemarau,” katanya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin