REMBANG, Radar Bromo–Pamflet digital bernada protes beredar luas di kalangan pendidik. Pamflet tersebut memuat kritik keras bertajuk runtuhnya empati Kepala SMK Negeri Rembang Pasuruan.
Sosok yang dimaksud dalam pamflet itu adalah Widiafatma Rusita, Kepala SMKN Rembang.
Pamflet tersebut muncul menyusul kekecewaan sejumlah guru berstatus PPPK paruh waktu yang merasa direndahkan saat kegiatan pembinaan guru dan karyawan sekolah, Jumat (23/1).
Dalam forum internal itu, kepala sekolah disebut melontarkan pernyataan bernada sindiran ketika para guru mengeluhkan gaji yang belum cair sejak awal Januari, meski SK pengangkatan telah berlaku.
Salah satu guru PPPK paruh waktu berinisial MG menuturkan, ucapan kepala sekolah tersebut menyisakan luka batin bagi para guru.
“Kalau tidak suka, silakan saja kembalikan SK-nya,” ujar MG menirukan pernyataan yang disampaikan dalam forum pembinaan tersebut.
Ucapan itu, lanjut MG, membuat para guru merasa tidak dihargai. Padahal, dalam kontrak kerja yang mereka terima, gaji seharusnya dibayarkan pada rentang tanggal 1 hingga 5 setiap bulan.
Keterlambatan pencairan gaji memang sempat menjadi keluhan di kalangan guru PPPK paruh waktu, namun mereka berharap mendapat penjelasan yang menenangkan.
“Yang kami harapkan itu penjelasan dan empati. Karena kondisi dapur tiap orang kan tidak ada yang tahu. Banyak teman-teman akhirnya harus kerja serabutan,” katanya.
MG menyebut, sejumlah guru perempuan bahkan harus berdagang kecil-kecilan demi memenuhi kebutuhan harian keluarga.
Kondisi itu, menurutnya, semakin terasa berat ketika disampaikan dalam forum resmi dengan nada yang dinilai tidak pantas sebagai seorang pendidik.
Di SMKN Rembang sendiri, tercatat ada 28 guru PPPK paruh waktu. MG mengungkapkan, ini bukan kali pertama para guru merasa diledek terkait status kepegawaian mereka.
Beberapa pernyataan serupa disebut kerap muncul dalam rapat-rapat sebelumnya.
“Status teman-teman sering dijadikan bahan olok-olok. Itu yang membuat kami merasa direndahkan,” ujarnya.
Puncaknya, para guru sepakat menempuh jalur formal. Senin (26/1), mereka melayangkan laporan dan pengaduan resmi ke Cabang Dinas Pendidikan serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Surat pengaduan dikirimkan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.
“Kami berharap, laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif agar permasalahan tidak berlarut-larut dan iklim kerja di lingkungan sekolah kembali kondusif,” bebernya.
Mereka juga meminta ada jaminan penghormatan terhadap martabat guru, apa pun status kepegawaiannya.
Terpisah, Kepala SMKN Rembang Widiafatma Rusita saat dikonfirmasi masih belum berkomentar banyak.
“Ini saya masih menghadap Pak Kacab (Kepala Cabang Dinas Pendidikan),” bebernya. (tom/mie)
Editor : Muhammad Fahmi