Cerpen Daerah Dulu & Kini Ekonomi-Bisnis Features Hikayat Hobi Hukum & Kriminal Kesehatan Klinik Fotografi Lifestyle Lipsus Love & Life Story Main Desain News Ono Ono Ae Opini Pendidikan Peristiwa Perspektif Politik Radar Bromo Events Sportainment Tanya Jawab

Kawasan Kumuh di Bendomungal Bangil Pasuruan Ini Disulap Jadi Wisata Terintegrasi usai Disuntik Anggaran Provinsi Rp 9 M

Muhamad Busthomi • Rabu, 21 Januari 2026 | 18:23 WIB

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan transformasi kawasan kumuh Bendomungal, Kecamatan Bangil, menjadi wisata terintegrasi Rabu (21/1).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan transformasi kawasan kumuh Bendomungal, Kecamatan Bangil, menjadi wisata terintegrasi Rabu (21/1).
 

BANGIL, Radar Bromo — Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, resmi bertransformasi. Menjadi kawasan wisata terpadu dan terintegrasi.

Transformasi itu diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (21/1). Sekaligus menandai tuntasnya penanganan kawasan kumuh kategori ringan di wilayah tersebut.

Penataan Bendomungal mendapat dukungan signifikan dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 9,092 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan air bersih bagi 1.820 kepala keluarga (KK).

Selain itu, ada juga pembangunan fasilitas TPS3R yang melayani 327 KK, IPAL untuk 26 KK, perbaikan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan gapura kawasan. Seluruh intervensi itu kini dapat dimanfaatkan sekitar 2.372 warga.

Selain dukungan provinsi, Pemkab Pasuruan juga mengalokasikan APBD kabupaten untuk memperkuat penanganan.

Di antaranya penyediaan air bersih bagi 100 KK, peningkatan sanitasi, serta rehabilitasi enam rumah tidak layak huni (RTLH).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur I Nyoman Gunadi menjelaskan, luas kawasan kumuh di Jawa Timur mencapai 8.117 hektare. Selama ini, penanganannya cenderung parsial.

“Sejak 2025, kami mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menangani kawasan kumuh secara terpadu agar tuntas. Sebab, ada tujuh indikator penanganan kumuh yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Dari empat kabupaten/kota yang mengajukan penanganan kumuh terpadu tahap awal, menurutnya, hanya dua yang lolos. Yakni, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Program tersebut kemudian dilanjutkan pada 2025 dengan 18 kawasan dari 14 kabupaten/kota yang mendaftar dan empat di antaranya dinyatakan lolos. Yaitu, Kabupaten Ponorogo, Bojonegoro, Jember, serta Kota Madiun.

Wakil Bupati Pasuruan M. Shobih Asrori menegaskan, persoalan kawasan kumuh tidak semata soal infrastruktur. Melainkan juga menyangkut problem urban dan akses layanan dasar masyarakat.

“Warga di kawasan kumuh sering mengalami keterbatasan layanan dasar. Bendomungal dipilih karena merupakan kawasan kumuh perkotaan dan berada di ibu kota kabupaten. Sehingga, menjadi prioritas untuk dituntaskan,” ujarnya.

Ia bersyukur penanganan tersebut tidak hanya menghapus status kumuh. Namun juga memberi nilai tambah.

“Alhamdulillah, kawasan ini kini berkembang menjadi wisata religi dan wisata keluarga. Manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambahkan, penanganan permukiman kumuh harus benar-benar terintegrasi. Mulai dari program RTLH, jambanisasi, sanitasi, hingga infrastruktur lingkungan.

“Tujuannya agar kawasan ini menjadi permukiman yang sehat dan layak huni. Saya juga berpesan kepada masyarakat untuk terus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat,” tegas Khofifah. (tom/hn)

Editor : Muhammad Fahmi
#khofifah #pasuruan #wisata #terintegrasi #pemprov jatim #sanitasi #bangil