BANGIL, Radar Bromo — Pelayanan publik di tingkat desa menjadi perhatian legislatif. Pasalnya, masih ada keluhan yang muncul di masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Jumain, menyesalkan pelayanan desa yang dinilai belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan aparatur desa.
Penyelasan itu diungkapkan, setelah ada salah satu warga yang mengeluhkan pelayanan di desa kepadanya.
Pengurusan administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran dan KTP, diklaim lamban.
Padahal, warga sudah melengkapi persyaratan awal berupa surat pengantar dari RT.
Belum lagi, soal keberadaan pejabat desa yang jarang ngantor. Terutama, yang berstatus Pejabat sementara (Pj) kepala desa.
Lantaran sering berada di kecamatan. Bahkan, perangkat desa, kerap datang siang.
“Sekarang perangkat desa gajinya sudah dicukupi. Harusnya pelayanan ke masyarakat juga maksimal,” tegas Jumain.
Menurutnya, pemerintahan desa merupakan wajah terdepan pelayanan publik.
Jika kinerja di tingkat desa buruk, hal itu akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan.
“Bupati sudah berkomitmen memperbaiki pelayanan publik. Kalau tidak diikuti jajaran di bawahnya, itu akan sia-sia. Jangan sampai masyarakat kecewa,” katanya.
Jumain menegaskan, kepala desa memiliki tanggung jawab penuh menjaga marwah pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Evaluasi kinerja perangkat desa dinilai perlu dilakukan agar pelayanan kembali berjalan optimal. (tom/one)
Baca Juga: Pemerintah Desa/Kecamatan Dringu, Jaga Tradisi Petik Laut, Wujud Syukur-Lestarikan Budaya
Editor : Moch Vikry Romadhoni