BANGIL, Radar Bromo - Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang dijanjikan pemerintah jelang tutup tahun akhirnya cair.
Namun, pencairan yang dipusatkan di kantor-kantor pos memantik keluhan.
Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) menumpuk dalam satu titik layanan. Sehingga antrean melebar dan situasi menjadi sesak.
Pantauan di Kantor Pos Raci, Bangil, antrean mengular sejak pagi. Tak hanya warga Bangil, penerima dari Kecamatan Rembang juga diarahkan ke titik yang sama.
Tenda tambahan memang disediakan, tetapi tidak cukup membuat suasana nyaman.
Banyak warga memilih duduk di trotoar, berteduh di warung sekitar, atau berdiri berdesakan menanti giliran dipanggil.
“Warga dari banyak desa dikumpulkan menjadi satu. Ya pasti penuh,” ujar salah satu kepala desa di Kecamatan Rembang.
Ia menilai, pola penyaluran seperti tahun-tahun sebelumnya—melalui pemerintah desa—lebih efektif karena antrean tersebar dan tidak menumpuk.
Menurut dia, sentralisasi penyaluran membuat ribuan orang harus bergerak ke satu lokasi.
“Crowded, rawan gesekan, dan kasihan warga. Banyak yang datang sejak pagi dan menunggu lama,” keluhnya.
PT Pos Indonesia (Persero) memang mendapat mandat menyalurkan BLT Kesra tahun 2025 melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial.
Untuk Kabupaten Pasuruan, alokasi penerima mencapai 79.098 KPM, masing-masing menerima Rp900 ribu untuk tahap ini.
Besarnya jumlah tersebut otomatis meningkatkan tekanan layanan di kantor pos apabila penyaluran dilakukan secara terpusat.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman, mengakui penumpukan terjadi karena jadwal awal yang sepenuhnya disusun kantor pos.
Ia menginstruksikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan para camat untuk mengubah pola penyaluran mulai besok.
“Kami sudah koordinasi dengan kantor pos. Next, tidak boleh lagi dipusatkan di kantor pos karena pasti crowded. Silakan dibagi per kecamatan agar tertib,” tegasnya.
BLT Kesra sendiri merupakan stimulus bagi keluarga miskin, hampir miskin, dan rentan miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengelompokkan kesejahteraan rumah tangga dalam kategori desil 1 hingga desil 10. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin