BANGIL, Radar Bromo - Umat Hindu di Kabupaten Pasuruan meminta perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Selama ini, berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan umat dijalankan secara swadaya tanpa banyak dukungan anggaran.
Aspirasi itu disampaikan sejumlah organisasi Hindu saat audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Rabu (5/11) siang.
Rombongan terdiri dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), serta perwakilan Pecalang.
Mereka diterima langsung oleh Samsul bersama Ketua Komisi II Agus Setiya Wardana.
Sekretaris PHDI Kabupaten Pasuruan Puja Wasista menyampaikan, jumlah umat Hindu di Pasuruan mencapai lebih dari 21 ribu jiwa.
Tersebar di wilayah Tutur, Tosari, dan Puspo. Namun, perhatian pemerintah terhadap kegiatan dan fasilitas keagamaan umat Hindu masih minim.
“Selama ini kami melaksanakan kegiatan besar seperti Nyepi dan Kasada secara mandiri. Kami mohon ada dukungan agar kegiatan keagamaan Hindu mendapat perhatian yang sama seperti umat lainnya,” ujarnya.
Puja juga menyoroti kondisi Pasraman, lembaga pendidikan agama Hindu yang berperan membentuk karakter generasi muda.
Dari 21 Pasraman yang ada di Kabupaten Pasuruan, sebagian besar masih beroperasi secara swadaya.
“Kalau ada perhatian pemerintah, Pasraman bisa lebih hidup. Anak-anak Hindu di pelosok bisa belajar agama dan budaya mereka dengan layak,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, yang juga tokoh umat Hindu asal Tengger, memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan agar bisa masuk program prioritas daerah tahun 2026.
“Kami ingin pemerintah memberi perhatian tanpa membeda-bedakan. Ini bagian dari keadilan sosial bagi semua umat beragama,” kata politisi Gerindra itu.
Wardana menambahkan, beberapa kegiatan keagamaan seperti Pawai Ogoh-ogoh sebenarnya sudah menjadi agenda tahunan dan bahkan masuk kalender wisata daerah.
Namun, dukungan anggaran dari pemerintah terakhir kali diberikan pada 2020.
Setelah itu belum pernah ada lagi bantuan. Padahal kegiatan itu juga memperkaya khasanah budaya dan wisata daerah.
Ia juga menyoroti lemahnya dukungan terhadap Pasraman. Dari 21 lembaga, hanya 13 yang aktif karena keterbatasan biaya dan fasilitas.
“Buku-buku keagamaan selama ini masyarakat beli sendiri. Pemerintah seharusnya hadir untuk mendukung,” tambahnya.
Ia optimistis pemerintahan daerah saat ini cukup terbuka terhadap semua umat beragama, termasuk masyarakat Hindu dari Suku Tengger yang jumlahnya mencapai 21.680 jiwa.
“Selama ini kendalanya karena tidak ada perwakilan legislatif dari masyarakat Tengger. Tapi ke depan, kami akan berupaya lebih intens berkomunikasi dengan bupati agar komitmen terhadap keluarga besar Tengger bisa direalisasikan,” tegasnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin