BANGIL, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan lewat kegiatan Roadshow Loka Modal, yang digelar bersama Kementerian Koperasi dan UMKM RI.
Program ini menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pemahaman sekaligus akses pembiayaan modal yang lebih luas.
Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menilai, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha lokal agar tidak hanya memahami manajemen keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkan modal dengan bijak.
“Ini kesempatan besar bagi para pelaku UMKM untuk belajar langsung tentang pembiayaan dari pemerintah pusat. Modal bukan sekadar uang, tapi kepercayaan. Jadi harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Mas Rusdi-sapaannya-Selasa (4/11).
Ia menambahkan, Pemkab Pasuruan berkomitmen tidak hanya memfasilitasi, tapi juga mendampingi pelaku UMKM hingga benar-benar mandiri.
“Kalau sudah dapat pembiayaan, gunakan untuk hal produktif. Sesuaikan dengan kebutuhan usaha, jangan dihambur-hamburkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyoroti bahwa kompetisi usaha kini semakin ketat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, agar bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
“Secara nasional, dana pembiayaan yang sudah tersalurkan mencapai Rp 37 triliun. Di Kabupaten Pasuruan sendiri, Rp1,1 triliun telah diberikan kepada sekitar 21 ribu UMKM. Sementara di Kota Pasuruan, sekitar Rp116 miliar disalurkan untuk 2.200 UMKM,” paparnya.
Namun, Helvi mengakui angka itu baru mencakup sekitar 30–35 persen dari total pelaku UMKM di Jawa Timur.
“Masih ada 65 persen yang belum tersentuh pembiayaan. Karena itu, kami membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berkembang,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset bernilai seperti sertifikat tanah dan hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai jaminan kredit.
Banyak pelaku UMKM, kata dia, belum menyadari bahwa aset non-tunai semacam ini, bisa menjadi modal kuat untuk mengakses pembiayaan formal.
“Ketika UMKM ingin naik kelas, maka mereka juga harus siap memenuhi syarat perbankan. KUR harus digunakan untuk pengembangan usaha, bukan konsumtif,” tegasnya.
Helvi berpesan agar pelaku UMKM terus belajar mengelola keuangan secara profesional.
“Kementerian UMKM siap mendampingi dan memberikan dukungan penuh. Semangat terus, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional,” sampainya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin