Cerpen Daerah Dulu & Kini Ekonomi-Bisnis Features Hikayat Hobi Hukum & Kriminal Kesehatan Klinik Fotografi Lifestyle Lipsus Love & Life Story Main Desain News Ono Ono Ae Opini Pendidikan Peristiwa Perspektif Politik Radar Bromo Events Sportainment Tanya Jawab

Debat Panas, PNS Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan Tantang Dewan dalam Rapat RKA 2026

Muhamad Busthomi • Sabtu, 1 November 2025 | 05:46 WIB
SEMPAT PANAS: Suasana rapat di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (30/10). Acara berlangsung memanas bahkan berakhir deadlock.
SEMPAT PANAS: Suasana rapat di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (30/10). Acara berlangsung memanas bahkan berakhir deadlock.

BANGIL, Radar Bromo - Ketegangan mewarnai jalannya rapat kerja antara Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kamis (30/10).

Agenda yang semula membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 itu, berakhir tanpa keputusan atau deadlock.

Bahkan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Bakesbangpol dikabarkan sempat diusir dari ruang rapat.

Pemicunya, anggota Komisi I menyoroti adanya pos anggaran pengadaan mebel serta peralatan dan mesin di RKA 2026 yang juga tercantum pada tahun sebelumnya. Padahal, pembelian serupa sudah dianggarkan di 2025.

“Tahun ini saja ada pengadaan mebel Rp 153 juta dan pengadaan mesin Rp 94 juta. Tapi untuk 2026 masih muncul lagi, meskipun nilainya berbeda. Ini menimbulkan tanda tanya,” ujar Kasiman, anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra.

Menurutnya, Bakesbangpol tidak bisa menjelaskan secara rinci kondisi barang yang sudah dibeli tahun ini.

“Kami tanya berapa komputer yang rusak dan berapa yang masih bisa dipakai, tapi mereka tidak tahu. Ini jelas menunjukkan perencanaannya tidak matang,” tegasnya.

Situasi rapat memanas, ketika salah satu PNS Bakesbangpol diduga menanggapi dengan nada menantang.

“Dia bilang tidak takut DPR, tidak takut dipindah. Ya jelas teman-teman dewan tersinggung,” ungkap Kasiman.

Ketua Komisi I DPRD Pasuruan, Rudi Hartono, menyesalkan sikap tersebut. Ia menilai, PNS bersangkutan tidak menunjukkan etika birokrasi yang baik dalam forum resmi.

“Kami ini menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting. Masukan dari dewan harusnya diterima, dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, bukan dilawan,” ujarnya.

Rudi memastikan, Komisi I akan melaporkan insiden itu kepada Bupati Pasuruan agar ada pembinaan bagi aparatur yang dinilai tidak profesional.

“Ini forum resmi, seharusnya semua pihak menjaga etika dan saling menghargai,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Nurul Huda enggan mengomentari panjang soal dinamika rapat tersebut.

“Namanya rapat kerja, memang banyak hal yang dibahas terkait rencana pembelanjaan dan anggaran,” singkatnya. (tom/one)

Editor : Jawanto Arifin
#pns #Bakesbangpol #kabupaten pasuruan #dprd #RKA