BANGIL, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus memutar otak menghadapi penurunan dana transfer dari pusat sebesar 24 persen dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Kondisi ini membuat beberapa program harus diefisiensi, meski prioritas pembangunan tetap dijaga.
Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menguraikan meski Kerangka Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2026 disusun dengan asumsi sama seperti APBD 2025, pemerintah pusat ternyata melakukan rasionalisasi anggaran.
“Setelah kita hitung, ternyata ada efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pusat sekitar 24 persen. Kami sudah mengajukan nota keberatan melalui Kementerian Keuangan karena ini cukup berpengaruh pada rencana program yang sudah kami susun,” ungkap Mas Rusdi-sapaannya usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (23/10).
Dengan berkurangnya alokasi tersebut, beberapa kegiatan harus disesuaikan.
Namun, Mas Rusdi memastikan program yang bersifat prioritas dan mendukung pelayanan dasar tetap menjadi yang utama.
“Kalau memang terpaksa, beberapa pos seperti tunjangan PPPK yang semula dialokasikan bisa saja diefisiensi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran. Tapi, program penting seperti Universal Health Coverage (UHC) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tetap dipertahankan karena menyangkut pelayanan dasar,” tegasnya.
Selain dana transfer umum, DBHCHT dari pusat ke Jawa Timur juga menurun signifikan. Dari Rp3,5 triliun menjadi Rp1,8 triliun.
Penurunan ini otomatis berdampak pada alokasi bagi hasil untuk daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan.
Meski begitu, Mas Rusdi menegaskan arah pembangunan strategis daerah tetap difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hanya saja, porsi anggarannya kemungkinan tidak sebesar tahun ini.
“Program seperti rehabilitasi sekolah mungkin porsinya berkurang. Tapi kami terus berupaya, agar sektor pendidikan tetap mendapat perhatian. Terutama untuk sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Mas Rusdi menambahkan, pihaknya akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang bantuan dari dana Inpres maupun Banpres.
Bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki sarana pendidikan yang tidak tertampung dalam APBD murni.
“Masih ada peluang dari dana Inpres dan Banpres. Terutama untuk sekolah-sekolah yang rusak. Kuncinya kita harus aktif berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat,” bebernya. (tom/one)
Editor : Moch Vikry Romadhoni