BANGIL, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi memproyeksikan postur APBD Tahun Anggaran 2026 dengan angka yang cukup mencolok.
Dari dokumen KUA-PPAS yang disahkan DPRD, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,49 triliun, turun sekitar Rp 477 miliar dibandingkan APBD 2025 yang tercatat Rp3,97 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah justru dipatok lebih tinggi, yakni Rp 3,94 triliun.
Akibatnya, defisit anggaran sementara tembus Rp 449,2 miliar, naik signifikan dibanding defisit 2025 yang masih di kisaran Rp 369 miliar.
Meski demikian, Pemkab Pasuruan mengklaim masih punya ruang aman.
Pasalnya, pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), diproyeksikan mencapai Rp 452,7 miliar, naik hampir Rp 82 miliar dari SiLPA 2025. Dengan tambahan ini, beban defisit diyakini bisa tertutupi.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menjelaskan, plafon SiLPA yang cukup besar bukan tanpa alasan.
Menurutnya, hal itu merupakan strategi penganggaran untuk antisipasi menghadapi kebijakan pemerintah pusat.
Terutama terkait dana transfer dari Kementerian Keuangan yang disebut bakal berkurang di 2026.
“Ini justru menjadi langkah antisipasi kami di 2026, termasuk menyikapi statement Menteri Keuangan yang menyebut anggaran transfer akan berkurang. Nah, itu kita antisipasi supaya tidak mengganggu program yang sudah disusun 2026,” katanya.
Politisi Gerindra itu juga menyinggung dalam menyusun APBD ini tidak hanya dihitung dari PAD.
Mas Rusdi-sapaannya-menambahkan, struktur APBD Kabupaten Pasuruan memang tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana transfer, DAU, DAK, hingga dana perimbangan dan bagi hasil masih menjadi pilar utama.
“Namanya KUA PPAS, jadi ini plafon sementara, sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dengan postur seperti itu, ia menegaskan arah belanja 2026 tetap fokus pada urusan dasar kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan program prioritas lainnya.
“Jadi kalau melihat angkanya masih bisa naik turun. Sesuai jadwal, Oktober atau November akan dibahas APBD 2026,” tandasnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin