BANGIL, Radar Bromo - Program Sekolah Rakyat (SR) 1C di Kabupaten Pasuruan yang sedianya menjadi harapan baru bagi anak-anak kurang mampu, kini dihadapkan pada kenyataan pahit.
Kuota siswa dari Kementerian Sosial (Kemensos) tampaknya tak bisa terpenuhi.
Terutama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), yang sebagian besar terkendala restu orang tua karena harus menjalani pendidikan berbasis asrama.
Padahal, SR 1C ini hanya membuka dua jenjang, SD dan SMA, dengan masing-masing kuota 50 siswa.
Jumlah tiap rombongan belajar terdiri dari 25 siswa. Namun, hingga kini hanya jenjang SMA yang berhasil memenuhi kuota.
Sementara itu, untuk jenjang SD, hanya 25 siswa yang berhasil terjaring.
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman, mengakui kendala ini.
Ia menjelaskan bahwa proses rekrutmen sudah dilakukan maksimal. Mulai dari pendataan keluarga yang masuk desil 1 dan 2, hingga pengerahan pendamping untuk home visit, semua tahapan sudah dilalui.
“Hanya memang kami dapatkan 25 calon siswa untuk jenjang SD,” kata Fathurrahman.
Ia memastikan, para pendamping sudah bekerja keras. Termasuk melibatkan peran serta kepala desa, lurah, hingga camat, untuk menjaring siswa.
Namun, faktor utama yang menjadi penghalang adalah restu dari orang tua.
Banyak orang tua yang tak tega melihat anaknya yang mau masuk SD harus menjalani pendidikan berbasis asrama. Jauh dari keluarga.
Padahal, jika merujuk data DTSEN, banyak anak dari keluarga kurang mampu yang sebenarnya berpeluang mengikuti program Kemensos ini.
“Tentu kami tak bisa memaksa, daripada kemudian pembelajaran yang diterima kurang maksimal,” tegasnya.
Oleh karena itu, untuk jenjang SD, Dinsos lebih memfokuskan pada anak-anak yang sudah putus sekolah, yang kemungkinan besar sudah tidak ada pilihan lain.
Sementara tahapan pembelajaran yang sedianya dimulai pada 31 Juli, terpaksa ditunda.
Meskipun tahapan renovasi gedung BLK Rejoso yang akan digunakan sudah rampung, namun masih menunggu sarana dan prasarana (sarpras) seperti mebeler yang belum datang.
Fathurrahman mengatakan, rencananya, nama-nama siswa yang akan mengikuti Sekolah Rakyat ini baru akan diumumkan pada 16 Agustus mendatang.
“Baru setelah itu ditetapkan dalam SK Bupati untuk dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesehatan,” jelasnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin