BANGIL, Radar Bromo – Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini boleh bernapas lega. Menteri Perlindungan PMI RI Abdul Kadir Karding blusukan langsung ke PT Prima Duta Sejati, pusat pelatihan para pahlawan devisa di Pasuruan Jumat (11/7).
Karding datang untuk memastikan kesiapan pelatihan bahasa dan keterampilan para PMI sesuai kebutuhan negara penempatan. Ini sinyal jelas, pemerintah tak main-main lagi urusan nasib para PMI.
Menteri Karding tak cuma numpang lewat. Ia datangi satu per satu kelas di Balai Latihan Kerja (BLK) luar negeri itu. Mulai dari kelas praktik laundry, labtech, medis, hingga dapur LSP.
Semua sudut ditinjau demi memastikan calon PMI benar-benar siap bekerja di mancanegara. Mereka dilatih untuk bisa bekerja di berbagai negara, mulai dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, Malaysia, Dubai, Aljazair, hingga Macau.
Di sela-sela peninjauan, Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap PMI.
“Pekerja migran ini dikenal sebagai pahlawan devisa. Presiden Prabowo sangat peduli,” ujar Karding.
Ia bahkan mencontohkan bagaimana Prabowo, sebelum menjabat presiden, pernah langsung datang ke Malaysia untuk membebaskan PMI yang divonis hukuman mati. “Alhamdulillah, sekarang sudah bersama keluarganya,” kenang Karding.
Karding mengakui, bayangan orang tentang PMI kerap lekat dengan kesusahan, kekerasan, hingga eksploitasi.
“Itulah kenapa Pak Prabowo membentuk kementerian ini,” jelasnya. Tugas utamanya bukan main-main: melindungi PMI yang bekerja di luar negeri agar jangan sampai kena masalah. Selain itu, kementerian ini juga fokus bagaimana menempatkan orang bekerja di luar negeri dengan bekal skill yang mumpuni.
Tak kalah penting, Karding juga menyoroti masalah klasik yang kerap menjerat PMI: berangkat lewat jalur tak resmi.
“Banyak yang bermasalah karena berangkat berdasarkan paspor dan visa turis, lewat calo, asal berangkat,” kritiknya.
Ia berpesan agar calon PMI memahami bahwa skill adalah kunci utama untuk meningkatkan posisi tawar mereka.
“Juga harus prosedural. Jangan mau diberangkatkan tanpa kontrak kerja,” tegas Karding.
Dengan kontrak kerja yang jelas, PMI tahu betul apa kewajiban pemberi kerja, ke mana harus mengadu jika ada masalah, serta memastikan hak-hak sebagai pekerja terpenuhi, mulai dari tempat tinggal yang layak hingga gaji yang jelas. “Itu harus clear dulu di depan,” pungkas Karding. (tom/fun)
Editor : Abdul Wahid