BANGIL, Radar Bromo– Lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasuruan menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, dengan tegas meminta seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya untuk tidak menunda apalagi terlambat dalam penanganan pasien DBD.
Permintaan ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan di Aula Dinas Kesehatan, Senin (10/6).
Fakta berbicara, jumlah kasus DBD di Kabupaten Pasuruan dalam dua tahun terakhir memang mengkhawatirkan.
Pada 2023, tercatat ada 724 kasus, dan angka ini melonjak menjadi 824 kasus di tahun 2024.
Bahkan, selama bulan Mei 2025 saja, sudah ada 169 orang yang dilaporkan positif DBD, dengan satu warga dinyatakan meninggal dunia.
Melihat data ini, Mas Rusdi-sapaannya, menyimpulkan bahwa semua pihak harus bergerak cepat (garcep) dalam memberantas penyakit mematikan ini, agar kasusnya tidak terus bertambah.
“Target kita penanganan kasus DBD lebih baik. Mulai pencegahan sampai penanganan kedaruratan pasien harus set-set wet. Jangan sampai menunggu lama,” tegasnya.
Ia meminta responsifitas tinggi dari petugas kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, hingga masyarakat itu sendiri.
Terutama, seluruh Puskesmas untuk wajib melakukan tindakan pencegahan.
Ini termasuk gencar melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan secara proaktif mencari pasien yang diduga terjangkit DBD.
Tujuan utamanya, tak lain untuk mengurangi angka kasus. Serta mencegah komplikasi serius. Bahkan kematian akibat DBD.
“Seluruh Puskesmas harus fast response. Tidak usah nunggu waktu yang lama. Mulai dari pencegahan sampai penanganan pasien itu sendiri,” imbuhnya.
Selain itu, Mas Rusdi juga menekankan bahwa setiap pasien DBD, wajib mendapatkan perawatan medis yang tepat dan cepat. Termasuk penanganan di rumah sakit jika diperlukan.
“Dengan tindakan yang cepat dan tepat, saya harap kasus DBD di Kabupaten Pasuruan dapat dikendalikan dan risiko kematian akibat DBD dapat diminimalisir,” ucapnya.
Mas Rusdi menegaskan, bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah—dalam hal ini Dinkes—dengan pemerintah desa dan masyarakat harus sinergis.
Kolaborasi ini diwujudkan, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan DBD.
Ini termasuk menggalakkan kembali gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Seperti pembersihan genangan air, serta menerapkan 3M atau 4M plus untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
“Contohnya dalam hal fogging, pembersihan genangan air, 3M atau 4M plus untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, harus ditingkatkan agar sebaran kasus DBD bisa terus ditekan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ani Latifah, menuturkan bahwa begitu ada kasus DBD dari Puskesmas atau rumah sakit, seharusnya langsung dilaporkan ke Dinkes agar segera dilakukan langkah cepat.
Ani menyayangkan, selama ini masih ada beberapa faskes, khususnya rumah sakit swasta, yang terlambat dalam melaporkan kasus pasien yang dirawat karena DBD.
“Begitu ada pelaporan, kita langsung melakukan penyelidikan epidemologi. Kemudian kita koordinasi dengan desa untuk dilakukan fogging atau cara lainnya,” sampainya.
Ani mengimbau agar masyarakat intens melaksanakan kerja bakti, membersihkan saluran air atau genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti.
“Masyarakat bisa mengaktifkan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan melakukan hal-hal yang dapat memutus rantai penyebaran DBD sampai ke akarnya,” ujarnya. (tom/one)
Editor : Muhammad Fahmi