BANGIL, Radar Bromo - Demi memastikan gizi anak-anak sekolah tercukupi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan mengusulkan lokasi-lokasi potensial untuk pembangunan dapur umum penyedia makan bergizi gratis.
Tak main-main, empat titik strategis telah diajukan ke Kemendagri untuk disurvei kelayakannya.
Beberapa lokasi yang diusulkan Pemkab Pasuruan meliputi dua titik di Kecamatan Bangil.
Yaitu di Kelurahan Gempeng dan Kelurahan Dermo. Satu titik di Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan. Satu titik lainnya di Kelurahan/Kecamatan Kejayan.
Usulan ini langsung disampaikan ke Kemendagri untuk disurvei kelayakannya.
Apakah lokasi-lokasi tersebut memenuhi standar untuk dibangun dapur umum yang akan berfungsi menyediakan makanan bergizi gratis.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, menjelaskan bahwa usulan ini hasil koordinasi intensif dengan BPKPD terkait aset-aset daerah yang bisa dijadikan dapur umum.
“Atas persetujuan Mas Bupati, empat lokasi itu diusulkan,” kata Bakti.
Ia menambahkan, Pemkab Pasuruan sengaja memberikan opsi lebih. Meski sebenarnya, Kemendagri sebenarnya hanya meminta tiga lokasi.
“Karena memang masih akan disurvei untuk melihat dari sisi kelayakannya. Makanya, kami usulkan empat lokasi,” jelasnya.
Pemkab memahami betul spesifikasi yang diminta sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri tentang dukungan pemerintah daerah.
Kemendagri menetapkan standar spesifik untuk lahan dapur umum, antara lain berluas 800 meter persegi hingga 1.000 meter persegi.
Lalu memiliki lebar depan minimal 25 meter. Lokasi juga harus dekat dengan lingkungan sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dengan akses jalan selebar 3 meter.
Sejauh ini, baru ada satu dapur umum makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan.
Yakni di Kecamatan Pandaan. Nantinya, setiap dapur umum yang akan dibangun, ditargetkan mampu mencakup kebutuhan makan bergizi gratis untuk 3.000 hingga 3.500 siswa.
Bakti menegaskan, kini tinggal menunggu hasil survei dari pemerintah pusat. Kalau memang layak, akan dibangun.
Anggaran pembangunan, sepenuhnya akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemkab hanya siapkan lahan yang sifatnya dipinjamkan untuk kepentingan makan bergizi gratis sebagai program nasional,” imbuh Bakti. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin