Cerpen Daerah Dulu & Kini Ekonomi-Bisnis Features Hikayat Hobi Hukum & Kriminal Kesehatan Klinik Fotografi Lifestyle Lipsus Love & Life Story Main Desain News Ono Ono Ae Opini Pendidikan Peristiwa Perspektif Politik Radar Bromo Events Sportainment Tanya Jawab

Duh, 578 Km Ruas Jalan Kabupaten di Pasuruan Kondisinya Rusak, Ini Langkah DBMBK

Muhamad Busthomi • Selasa, 18 Maret 2025 | 00:13 WIB

 

 

MASIH PUNYA PR: Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo (dua dari kanan) saat menggelar sidak perbaikan jalan kabupaten beberapa waktu lalu. Pemkab Pasuruan masih punya PR perbaikan jalan rusak.
MASIH PUNYA PR: Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo (dua dari kanan) saat menggelar sidak perbaikan jalan kabupaten beberapa waktu lalu. Pemkab Pasuruan masih punya PR perbaikan jalan rusak.

BANGIL, Radar Bromo– Kabupaten Pasuruan menghadapi tantangan besar dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Dari total 2.315 kilometer ruas jalan kabupaten, seperempatnya, berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

Angka yang mencengangkan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah. Terutama, di tengah keterbatasan anggaran yang menghimpit.

Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Kabupaten Pasuruan, Cahyo Fajar mengatakan, meskipun hanya 25 persen, realitas di lapangan jauh dari perkiraan.

Sebab, seperempat dari panjang ruas jalan kabupaten tersebut mencapai sekitar 578 kilometer.

”Kami tidak bisa menangani semuanya secara simultan, karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” kata Cahyo Fajar.

Kerusakan jalan yang bervariasi, mulai dari retak-retak kecil hingga lubang menganga, tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

”Terutama saat musim hujan, banyak jalan yang tergenang, mempercepat kerusakan,” ungkap Cahyo.

Dari jalan-jalan yang rusak berat saja, DBMBK mencatat ada sekitar 20 paket pekerjaan yang membutuhkan penanganan segera.

Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 57 miliar, dengan masing-masing paket dialokasikan dana antara Rp 1 miliar hingga Rp 4 miliar.

”Ini belum termasuk pemeliharaan rutin yang sifatnya insidental, yang seringkali dibutuhkan di titik-titik rawan genangan,” jelas Cahyo.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan perbaikan jalan. Pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran untuk program-program yang dianggap lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

”Kami memahami keluhan masyarakat, tetapi kami juga harus realistis dengan kondisi keuangan daerah,” kata Cahyo.

Namun, di tengah keterbatasan ini, pemerintah daerah berupaya mencari solusi alternatif. Salah satunya adalah dengan menggandeng pihak swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Hal itu juga yang sudah dilakukan dalam perbaikan jalan Sidogiri beberapa waktu lalu.

”Karena memang kami kejar waktu supaya sebelum lebaran ini bisa selesai terutama ruas jalan yang cukup krusial bagi masyarakat saat hari raya,” katanya. (tom/mie)

Editor : Muhammad Fahmi
#kabupaten #pasuruan #lubang #keterbatasan #jalan rusak #infrastruktur #DBMBK #anggaran