BANGIL, Radar Bromo - Libur Natal dan Tahun Baru lalu seharusnya menjadi momentum pelaku wisata panen rupiah.
Namun kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang diberlakukan sejak akhir tahun lalu telah mengundang protes dari para pelaku wisata. Kebijakan ini, dianggap memukul bisnis mereka.
Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Pasuruan Indra Permadi mengatakan, kenaikan tiket itu ibarat dua sisi mata uang.
Di satu sisi, kenaikan itu bisa menjadi strategi TNBTS untuk sedikit membatasi kedatangan pengunjung yang hampir selalu membludak, terutama di momen-momen tertentu.
“Dari sisi konservasi kami sepakat dengan hal itu. Karena semakin banyak yang datang, berpotensi crowded juga dan upaya konservasi menjadi kurang maksimal,” katanya.
Akan tetapi, ia juga tak memungkiri kenaikan tiket tersebut cukup berpengaruh terhadap pelaku wisata. Karena harga tiket yang naik, tidak sedikit wisatawan yang akhirnya mengurungkan berwisata ke Bromo. Imbasnya, pendapatan pelaku wisata juga berkurang.
“Contohnya saja saat tahun baru kemarin. Kami cukup kaget dengan kenaikan tarif itu yang ternyata sangat berdampak,” kata Win Broto -sapaan Indra.
Diketahui harga tiket masuk pada hari biasa di Gunung Bromo Rp 29 ribu sekarang naik jadi Rp 54 ribu.
Sementara untuk hari libur mulanya Rp 54 ribu kini naik jadi Rp 79 ribu. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara pada hari biasa Rp 220 ribu, naik jadi Rp 270 ribu.
Namun pada hari libur justru mengalami penurunan, yang mulanya Rp 320 ribu kini jadi Rp 255 ribu.
Senada dengan Win Broto, DPRD Kabupaten Pasuruan juga menerima banyak keluhan dari masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardhana, mengatakan bahwa selain kenaikan harga tiket masuk, para wisatawan juga mengeluhkan mahalnya biaya membawa drone.
“Kami telah melakukan rapat dengan pihak TNBTS untuk membahas masalah ini,” kata Wardhana.
Diakuinya, kenaikan harga tiket yang cukup signifikan membuat jumlah pengunjung menurun drastis, terutama bagi mereka yang menggunakan sepeda motor.
DPRD Kabupaten Pasuruan meminta agar pihak TNBTS melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan harga tiket ini.
“Karena memamg kebijakan ini berlaku untuk semua taman nasional, bukan hanya TNBTS saja. Makanya kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik,” tegas Wardhana. (tom/fun)
Editor : Fahreza Nuraga