BANGIL, Radar Bromo - Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan, terancam melambat.
Pasalnya, pemerintah daerah tidak lagi bisa mengandalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membiayai program tersebut mulai tahun depan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus, mengatakan ada regulasi baru yang melarang penggunaan DBHCHT untuk program RTLH.
Dan itu, membuat alokasi anggaran untuk program ini menjadi sangat terbatas.
“Tahun depan, kami hanya bisa mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk program RTLH. Ini artinya, jumlah rumah yang bisa direhab akan jauh berkurang,” ujar Eko.
Akibatnya, target rehabilitasi RTLH di Kabupaten Pasuruan tahun depan, turun drastis. Jika pada tahun ini ada 573 rumah yang direhab, tahun depan jumlahnya hanya 50 rumah.
“Meskipun jumlahnya sedikit, kami berupaya meningkatkan kualitas dengan menaikkan anggaran per rumah. Menjadi Rp 20 juta dari sebelumnya Rp15 juta,” jelas Eko.
Dengan adanya pembatasan penggunaan DBHCHT, ribuan RTLH di Kabupaten Pasuruan, harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi.
Apalagi, di Kabupaten Pasuruan masih tersisa sekitar 2 ribu unit RTLH.
Selama ini, DBHCHT menjadi sumber pendanaan utama untuk program RTLH di Kabupaten Pasuruan.
Pada tahun 2024, sekitar 70 persen anggaran program RTLH berasal dari DBHCHT.
“Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Banyak masyarakat yang masih menantikan bantuan untuk memperbaiki rumahnya," sampainya.
"Dengan adanya pembatasan ini, kita harus mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni,” lanjutnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin