BANGIL, Radar Bromo - Nasib perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Kabupaten Pasuruan dinilai masih sering terabaikan.
Bahkan dari 24 kecamatan, sejauh ini baru Kecamatan Bangil yang jadi pionir program itu.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto menguraikan program pemberdayaan perempuan, merupakan salah satu hal yang sangat mendesak, untuk mengatasi persoalan sosial.
Ia meminta program yang sudah diinisiasi Kecamatan Bangil mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Sehingga, program tersebut tidak berjalan parsial.
“Urgensi program ini sangat jelas. Perempuan kepala keluarga memiliki peran sentral dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Dengan pemberdayaan yang tepat, mereka tidak hanya bisa mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi di lingkungan sekitar,” ujar Sugiarto.
Faktanya, program yang sudah berjalan di wilayah ibu kota, belum diikuti oleh kecamatan lainnya.
Karena itu, Sugiarto menilai pemberdayaan perempuan kepala keluarga secara keseluruhan, masih berjalan parsial dan belum menyentuh seluruh wilayah dengan maksimal.
“Kami memandang perlu adanya political will dari pemerintah daerah, agar program ini bisa diterapkan di seluruh wilayah kecamatan yang lain.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, program ini akan mendatangkan banyak manfaat untuk urusan sosial,” katanya.
Salah satu sumber pembiayaan yang bisa dioptimalkan, adalah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).
Menurut Sugiarto, dana tersebut bisa dialokasikan untuk mendukung program pemberdayaan PEKKA.
“Pemberdayaan perempuan kepala keluarga harus menjadi prioritas. Apalagi jumlah mereka cukup signifikan. Program ini akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka panjang. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial,” tandasnya.
Apalagi, angka terkait jumlah perempuan kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan menunjukkan hal yang mencengangkan.
Di Kecamatan Tutur misalnya, lebih dari 3.000 perempuan harus berjuang dalam menghidupi keluarganya. Sementara di Kecamatan Gempol, jumlahnya mencapai sekitar 6.800 perempuan.
Angka-angka ini, menandakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan peluang bagi perempuan. Agar mereka dapat memiliki kemandirian ekonomi.
Setidaknya, program pemberdayaan harus bisa memberikan akses kepada perempuan kepala keluarga.
Baik untuk mendapatkan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan.
“Dengan demikian, mereka dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha,” ujar Sugiarto.
Sementara itu, Kecamatan Bangil, yang menjadi pelopor program pemberdayaan PEKKA, tercatat ada 4.114 perempuan kepala keluarga.
Camat Bangil, Fathurrahman, mengungkapkan bahwa meskipun program pemberdayaan telah dimulai, namun hingga saat ini masih belum berbasis anggaran.
“Karena itu, kami selama ini menjembatani berbagai pelatihan usaha bagi perempuan kepala keluarga melalui Dinas Tenaga Kerja,” jelasnya.
Di Bangil, wilayah dengan jumlah PEKKA terbesar terdapat di Kelurahan Kidul Dalem.
Ironisnya, sebagian besar perempuan kepala keluarga di wilayah tersebut, masih dalam usia produktif. Antara 20 hingga 35 tahun.
Fathurrahman mencatat, para perempuan muda ini, menghadapi tantangan besar. Tidak hanya dalam hal ekonomi. Tetapi juga stigma sosial yang seringkali melekat pada mereka.
“Maka dari itu, kami memfasilitasi dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah daerah. Agar mereka punya kemampuan atau skill. Sehingga, diharapkan mereka bisa bekerja di sektor informal,” bebernya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin