BANGIL, Radar Bromo - Pemerintah daerah tampaknya menghadapi tantangan berat dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Proyeksi kenaikan PAD pada tahun 2025, yang diperkirakan hanya 7 persen atau sekitar Rp56,38 miliar, dinilai kurang menggembirakan oleh DPRD.
Bahkan, angka ini jauh dari harapan, mengingat capaian PAD pada 2024, menembus Rp 863,96 miliar.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Sugiarto, usai mendengarkan penyampaian nota pengantar R-APBD 2025. Ia menyatakan, proyeksi PAD yang minim ini, mencerminkan stagnasi ekonomi daerah.
“Ini menunjukkan bahwa upaya untuk menggali potensi riil PAD sangat minim,” ujarnya.
Sugiarto juga menyoroti penurunan sektor pendapatan lain, seperti pendapatan transfer yang diperkirakan turun sekitar 4 persen menjadi Rp2,83 triliun pada 2025.
Selain itu, pendapatan lain-lain yang sah juga diperkirakan turun sekitar 8 persen.
Ia juga membandingkan postur pendapatan daerah 2025 diproyeksi sebesar Rp 3,882 triliun.
Angka tersebut memang meningkat dibanding postur pendapatan dalam APBD 2024 sebesar Rp 3,6 triliun.
Tetapi, pemerintah daerah sebenarnya mampu menggenjot pendapatannya pada P-APBD 2024 hingga menyentuh Rp 3,882 triliun.
“Perbandingan data antara 2024 dan rencana 2025 menunjukkan laju pertumbuhan yang hampir stagnan,” katanya.
Sementara itu, Pj Bupati Pasuruan, Nukholis, memaparkan proyeksi PAD 2025 yang direncanakan sebesar Rp 920,34 miliar.
Dia mengklaim, ada kenaikan total pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. “Pendapatan transfer masih dominan dalam APBD 2025,” jelasnya.
Namun, Nukholis mengingatkan, bahwa pemanfaatan dana transfer ini harus mematuhi kebijakan pusat.
Sesuai dengan regulasi yang mengatur alokasi dana tersebut. Dengan dominasi pendapatan transfer, tantangan besar bagi pemerintah daerah adalah mengoptimalkan penggunaan dana tersebut, untuk pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan daerah.
“Maka pemanfaatan dana transfer juga harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Yang peruntukannya, sudah diatur secara khusus dalam regulasi,” tukasnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin