BANGIL, Radar Bromo - Musim hujan segera tiba. Ancaman banjir kembali menghantui warga di lima desa di Kecamatan Bangil dan Beji, Kabupaten Pasuruan.
Penyebabnya, sedimentasi dan pertumbuhan eceng gondok yang mengganas di Sungai Wrati.
Lima desa yang jadi langganan banjir setiap musim hujan antara lain; Desa Kedungringin, Cangkringmalang, dan Kedungboto di Kecamatan Beji.
Serta dua desa lainnya di Kecamatan Bangil, yaitu Desa Kalirejo dan Desa Tambakan.
Warga menginginkan agar pemerintah segera melakukan pengerukan sungai secara rutin dan melakukan normalisasi sungai untuk mencegah banjir berulang.
"Sudah jadi langganan kalau musim hujan tiba, banjir pasti datang," keluh Henry Sulfiyanto, ketua Forum DAS Wrati.
Jika masalah sedimentasi dan pertumbuhan eceng gondok di Sungai Wrati tidak segera ditangani, kata Henry, maka bukan tidak mungkin ancaman banjir akan terus menghantui warga di lima desa tersebut.
Selain kerugian materi, banjir juga dapat berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Menurut Henry, aliran Sungai Wrati yang lambat, membuat eceng gondok tumbuh subur dan menyumbat aliran air.
Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pengerukan sungai. "Pengerukan terakhir sudah lama, awal tahun lalu. Padahal, enceng gondoknya cepat sekali tumbuhnya," tambahnya.
Pengawas dari BBWS Brantas Joys John mengatakan, normalisasi memang pernah dilakukan di sepanjang 9 kilometer.
Normalisasi dilakukan dari ujung jembatan Cangkringmalang. Hingga ke arah muara di Desa Kedungboto, Kecamatan Beji.
Pengerukan dilakukan, hingga kondisi daya tampung sungai kembali normal. Berbentuk trapesium dengan kedalaman di dua sisi sekitar 1 meter.
Sedangkan kedalaman bagian tengah sungai mencapai 2 meter.
"Masing-masing normalisasi yang dilakukan di dua avour sungai itu, antara setengah hingga 1 kilometer," katanya.
Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, Taufikhul Ghony, menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan Sungai Wrati memang ada di tangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Namun, ia berharap agar ada sinergi yang lebih baik antara Pemkab Pasuruan dan BBWS dalam mengatasi masalah ini.
"Kami dari Pemkab hanya membantu dalam hal pembersihan sampah. Untuk pengerukan dan pemeliharaan sungai, itu menjadi kewenangan BBWS," ujar Ghony-sapaannya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin