BANGIL, Radar Bromo – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2024-2029 akhirnya terbentuk.
Distribusi anggota fraksi ke dalam struktur keanggotaan dan pimpinan AKD memakan waktu berjam-jam.
Pembahasannya berlangsung dalam rapat paripurna internal setelah pelantikan pimpinan parlemen daerah hingga berakhir Kamis (3/10) malam.
Hasilnya, tak satupun anggota dewan dari Fraksi Gerindra yang mendapat ’jatah’.
Padahal, di periode ini partai besutan Prabowo Subianto tersebut sukses menempatkan 12 kadernya di DPRD. Akan tetapi, sebagai peraih kursi terbanyak kedua, Gerindra justru tak mendapatkan posisi strategis dalam komposisi AKD. Baik komisi dan badan-badan.
Komisi I diketuai oleh Rudi Hartono (PKB), Nik Sugiharti (Golkar) sebagai wakil, dan Eko Suryono (Nasdem) menjadi Sekretaris. Sementara di Komisi II, Gaung Andaka (Golkar) sebagai ketua, Agus Suyanto (PKB) menjadi wakil dan posisi sekretaris diisi H. Arifin (PDIP).
PKB kembali mendapat porsi pimpinan di Komisi III, dengan menempatkan Yusuf Daniyal (PKB) sebagai ketua.
Lalu Eko Suyono (PDIP) menjadi wakilnya, serta Mahdi Haris (Golkar) sebagai sekretaris. Sedangkan Andri Wahyudi (PDIP) yang pada periode lalu menjadi wakil ketua DPRD, kini ditunjuk sebagai Ketua Komisi IV.
Dan Tri Laksono Adi Priyanto (Golkar) menjadi wakilnya, sementara Abdul Karim (PKB) sebagai sekretaris.
Adapun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dipercayakan kepada H. Sugiyanto (PDIP) sebagai ketua dan wakilnya Aidzin Utama (PPP). Kemudian Badan Kehormatan (BK) bakal dipimpin Nikmah Jamilah (Nasdem) dan Wasik Rahman (PKB) sebagai wakilnya.
Ketua Fraksi Gerindra Jumain memilih tak berkomentar saat ditanya mengenai formasi pimpinan AKD yang tak mengakomodir anggota dari fraksinya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, formasi pimpinan AKD disepakati melalui musyawarah dalam rapat internal.
Nama-nama yang ditetapkan, juga berdasarkan usulan anggota di komisi dan badan-badan. ”Kami di pimpinan hanya memfasilitasi saja,” kata Samsul.
Sejatinya, bukan hanya Fraksi Gerindra saja yang tak dapat ’jatah’ kursi pimpinan AKD. Nasib serupa juga terjadi pada Fraksi PKS yang kini memiliki empat anggota. Ketua Fraksi PKS Najib Setiawan mengaku kecewa dengan penentuan pimpinan AKD yang dinilainya tak proporsional.
”Harusnya asas proporsionalitas itu dipakai. Seperti ulur kacang, dicari yang terbesar dulu,” kata Najib.
PKS sendiri berada pada urutan kelima pada perolehan kursi parlemen daerah, dibawah Golkar.
Sehingga, menurut Najib, fraksinya cukup pantas mendapat porsi pimpinan AKD. ”Sekalipun bukan ketua, paling tidak sekretaris lah,” kata dia.
Akan tetapi, dirinya merasa penentuan pimpinan AKD kali ini sarat kepentingan dibalik layar menjelang pilkada. Dan forum hanya mengakomodir usulan dari fraksi-fraksi yang mayoritas mendukung pasangan calon Abdul Mujib Imron-Wardah Nafisah.
”Tapi mau bagaimana pun harus kita terima. Kalau ngotot, lalu voting juga kalah jumlah,” tukasnya.
Lagi-lagi, Samsul Hidayat mengatakan pimpinan komisi dan badan sudah ditentukan berdasarkan mekanisme yang sah.
Ia menepis jika hal itu berkaitan dengan komposisi anggota parlemen daerah yang mayoritas berada di koalisi pasangan calon nomor urut 1 Abdul Mujib Imron-Wardah Nafisah.
Sementara PKS dan Gerindra merupakan partai pengusung pasangan calon nomor urut 2 M. Rusdi Sutejo-M. Shobih Asrori.
”Nggak ada kaitan dengan pilkada, nggak ada tendensi apapun,” kata Samsul.
Respon Rusdi Soal Pimpinan AKD
Di sisi lain, tak adanya nama kader Gerindra dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan, ditanggapi santai oleh Ketua DPC Gerindra Rusdi Sutejo.
Politisi yang juga maju sebagai calon Bupati Pasuruan itu melihat hal ini sebagai dinamika politik yang lumrah terjadi. Terutama menjelang putaran Pilkada.
”Dinamika politik itu seperti hal yang biasa dalam kontestasi Pilkada. Sejak awal, kami memang mengusung tagline perubahan, dan tentu saja akan banyak pihak yang merasa tidak nyaman dengan program-program perubahan yang kami perjuangkan,” ujar Rusdi.
Menurutnya, misi membawa perubahan untuk Kabupaten Pasuruan itulah yang menjadikan Gerindra ’musuh bersama’ mayoritas fraksi di parlemen. Terutama fraksi-fraksi yang berbeda haluan dalam koalisi. Karena itu, Rusdi memilih tak merisaukan hal itu.
”Riak-riak kecil dalam perjalanan menuju kemenangan tidak akan menyurutkan semangat kami. Justru hal ini akan menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Pasuruan dengan telak,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah komposisi pimpinan AKD saat ini akan menghambat kinerja pemerintahan jika ia terpilih sebagai Bupati, Rusdi menjawab dengan santai.
Menurutnya, DPRD, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, tidak memiliki alasan untuk menghambat jalannya pemerintahan.
”Selain itu, pencalonan saya sebagai Bupati juga merupakan amanah dari Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden terpilih. Tugas saya adalah mengawal program-program pemerintah pusat di daerah agar sesuai dengan harapan beliau,” jelasnya.
Rusdi juga menambahkan, parlemen daerah bakal jauh lebih dinamis. ”Kita sudah sering melihat contoh di mana eksekutif dan legislatif berasal dari kelompok yang berbeda namun tetap dapat bekerja sama,” katanya.
Ia mencontohkan dinamika politik pada Pilpres 2014, ketika Jokowi terpilih, mayoritas parlemen justru dikuasai oleh kubu Prabowo.
Namun, pada akhirnya, koalisi Jokowi yang mayoritas. ”Apalagi DPRD yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Jika ada kendala, saya akan langsung melaporkan kepada Presiden,” katanya. (tom/fun)
Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
DPRD Kabupaten Pasuruan:
Komisi 1
Ketua: Rudi Hartono (PKB)
Wakil Ketua: Nik Sigiharti (Golkar)
Sekretaris: Eko Suryono (NasDem)
Komisi 2
Ketua: Gaung Andaka Ranggi Purbangkara (Golkar)
Wakil Ketua: Agus Suyanto (PKB)
Sekretaris: Arifin (PDIP)
Komisi 3
Ketua: M Yusuf Daniyal (PKB)
Wakil Ketua: Eko Suyono (PDIP)
Sekretaris: Mahdi Haris (Golkar)
Komisi 4
Ketua: Andri Wahyudi (PDIP)
Wakil Ketua: Trilaksono (Golkar)
Sekretaris: Abdul Karim (PKB)
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Ketua: Sugiyanto (PDIP)
Wakil Ketua: Ahmad Aidin (PPP)
Badan Kehormatan (BK):
Ketua: Nikmah Jamillah (NasDem)
Wakil Ketua: A Wasik Rahman Hamzah (PKB)
Editor : Abdul Wahid