BANGIL, Radar Bromo - Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kabupaten Pasuruan selama ini boleh dibilang masih “terlantar”.
Jangankan bicara pemberdayaan, sebagian besar dari mereka, masih awam dengan istilah tersebut.
Buktinya, ketika sosialisasi PEKKA di Kecamatan Tutur, Kamis (11/7).
Masih banyak peserta yang merupakan tokoh organisasi perempuan, justru baru mengenal istilah itu.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiarto memandang, pemerintah daerah selama ini terbilang abai dengan urusan itu.
Bayangkan, di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perempuan, tidak ada program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.
“Tahun 2024, anggaran untuk Pekka di DP3AP2KB nol rupiah alias nihil. Baru di tahun 2025, dianggarkan Rp20 juta. Itupun hanya untuk sosialisasi,” ujarnya.
Padahal, jumlah perempuan kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan cukup banyak.
Di Kecamatan Tutur saja, ada lebih dari 3 ribu perempuan kepala keluarga.
Yang mencengangkan, di Kecamatan Gempol, ada sekitar 6.800 perempuan yang berjuang menghidupi keluarganya.
“Maka harus ada kepedulian multipihak. Organisasi-organisasi wanita juga perlu dilibatkan dalam pemberdayaan,” bebernya.
Ia berharap, pemerintah cekatan dalam menginventarisasi data perempuan kepala keluarga.
Sehingga program pemberdayaan yang dirancang bisa lebih terarah dan tepat sasaran.
“Paling tidak, arahnya nanti ada bantuan modal usaha agar mereka punya keterampilan dan bisa berdaya mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan dr. Ugik Setyo Darmoko menjelaskan, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama ini belum secara khusus fokus pada pemberdayaan perempuan yang menjadi kepala keluarga.
Karena selama ini, baru menyasar kalangan perempuan secara umum. Yakni dengan memberikan pelatihan rias wajah dan olahan pangan.
Kendati demikian, menurut Ugik, tidak ada kata terlambat. Terutama dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan kepala keluarga.
“Saya rasa kebutuhan di setiap wilayah tidak beda jauh. Yakni pada tataran ekonomi. Karena itulah, persoalan mendasarnya untuk menghidupi keluarganya,” terangnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin