“Padahal, keberadaan mereka sangat dibutuhkan bagi setiap pemerintah desa. Untuk itu, perhatian terhadap keberadaan mereka, seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Eko Suryono.
Menurut Eko, tugas pendamping desa, tidaklah mudah. Karena suksesnya program pembangunan di desa, tak lepas pula dari peran pendamping desa. Mereka harus membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat desa dan program-program lain di lingkup pemerintahan desa.
Apalagi, satu pendamping, biasaya tidak hanya memberikan pendampingan di satu desa. Tetapi bisa sampai tiga desa. Beratnya, tugas dari pendamping desa ini, seharusnya mendapat atensi dari pemerintah daerah. Misalnya dengan peningkatan kemampuan mereka dengan kegiatan pelatihan.
“Selama ini kan belum ada support dari pemerintah daerah. Baik pelatihan ataupun rapat koordinasi, seharusnya bisa difasilitasi,” sambung dia.
Hal ini diakui Muflih, salah satu pendamping desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ia memandang, support untuk pelatihan ataupun rakor di tingkat Kabupaten Pasuruan memang belum disediakan oleh Pemkab.
Padahal, pelatihan dan rapat koordinasi itu diperlukan. Supaya, ada peningkatan kapasitas bagi pendamping. “Di samping juga, penyamaan persepsi atas suatu aturan berkaitan dengan pemerintah desa,” bebernya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda belum bisa dikonfirmasi berkaitan dengan hal ini. Saat dihubungi Radar Bromo, sambungan selulernya belum menjawab. (one/mie) Editor : Jawanto Arifin