Waduh, Kurang Dua Minggu, Proyek Depo Arsip Baru Selesai 49 Persen

PURWOREJO, Radar Bromo – Proyek pembangunan Gedung Depo Arsip Kota Pasuruan terancam mangrak. Sebab, masa pengerjaan proyek ini tersisa dua pekan saja. Sementara pengerjaan proyek baru selesai 49 persen.

Kondisi itu membuat Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan meninjau lokasi proyek di Jalan Mansyur, Kecamatan Purworejo tersebut. Beberapa anggota dewan melihat kondisi proyek yang secara umum masih berupa struktur bangunan saja.

Sebelumnya, DPRD memanggil pelaksana proyek dari CV Wahyu Bangun Abadi dan konsultan pengawas dari CV Cakrawala Design. Tujuannya, untuk mengklarifikasi progres proyek tersebut. Pertemuan digelar di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pasuruan. Di sana juga hadir Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Yudie Andi dan Sekretaris Dinas PUPR Gustav Purwoko.

Sudarmaji sebagai perwakilan pelaksana proyek di lapangan mengaku, progres pekerjaan saat ini baru 47 persen. Padahal seharusnya, pekan ini pekerjaan sudah mencapai sekitar 90 persen. “Karena ada keterlambatan supply material,” kata Sudarmaji singkat.

TERANCAM MANGKRAK: Pengerjaan proyek depo arsip dinilai terlalu singkat. (Foto : M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

 

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menyebut, proyek tersebut dipastikan mangrak lantaran keterlambatan pekerjaan. Ia pun menyesalkan kondisi itu. Sebab, proyek senilai Rp 8,7 miliar itu baru diusulkan lelang sekitar bulan Agustus. Praktis, mendekati akhir tahun anggaran.

“Seharusnya proses lelang proyek-proyek dengan anggaran besar tidak dilelang mendekati akhir tahun,” ungkap koordinator Komisi 3 itu.

Ismail juga menyinggung proses lelang yang semestinya tak hanya mempertimbangkan penawaran dari peserta lelang saja. Dalam hal ini, lanjut Ismail, BLP punya peranan untuk menakar kompetensi peserta lelang yang bakal menjadi pemenang lelang.

“Tidak harus dari penawaran paling rendah yang dipertimbangkan. Jadi, selain diukur dari sisi administratif, BLP juga harus punya feeling apakah kontraktor ini bisa menjamin pelaksanaan berjalan baik,” bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan, Helmi menyebut, tidak selayaknya proyek pembangunan gedung seluas 2.000 meter itu dikerjakan dalam waktu 100 hari. Menurutnya, 100 hari adalah waktu yang singkat.

Dengan waktu 100 hari, justru akan menimbulkan masalah dalam kualitas pekerjaan lantaran waktu yang terlalu singkat. “Paling tidak ini butuh waktu empat bulan biar maksimal,” tuturnya.

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pasuruan Yudie Andi mengaku akan melihat kondisi bangunan menjelang berakhirnya waktu pekerjaan, 15 Desember mendatang. Dengan begitu, pihaknya bisa memutuskan apakah proyek tersebut perlu diperpanjang.

“Nanti kami lihat. Kalau kondisinya berisiko, maka akan diperpanjang hingga bangunan benar-benar pas. Tidak tanggung dan membahayakan,” ujarnya.

Umumnya, proyek yang terlambat memang masih bisa diperpanjang hingga 50 hari. Namun, proyek Depo Arsip ini tidak bisa diperpanjang.

Sebab, jika diperpanjang, maka akan melampaui tahun anggaran. Sedangkan, Perwali melarang pekerjaan proyek dengan waktu melampaui tahun anggaran.

“Semestinya sekarang sudah sekitar 90 persen. Jadi, kemungkinan nanti diperpanjang sebatas seminggu untuk memastikan kondisi bangunan tidak berisiko berat,” tandasnya. (tom/hn/fun)