Dwi Fitri Segera Dipecat, Pemkot Sudah Terima Salinan Putusan Majelis Hakim

PASURUAN, Radar Bromo – Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo segera dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan. Ia juga tak akan mendapat pensiun sebagai konsekuensi atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Keputusan ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan Mokhammad Faqih. Menyusul salinan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk Dwi Fitri Nurcahyo yang sudah diterima BKD.

Putusan majelis hakim itu sudah dinyatakan inkracht. Dengan demikian, Pemkot Pasuruan sudah bisa mengambil tindakan yang sepatutnya diberikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo.

Faqih menyebut, pihaknya memang perlu waktu untuk mengkaji putusan pengadilan atas Dwi Fitri Nurcahyo. Pihaknya juga harus mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku bagi ASN. Dalam hal ini PP Nomor 11/ 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Saat ini, menurutnya, SK pemberhentian untuk Dwi sudah diproses. Sebelum dijatuhi hukuman, kata Faqih, Dwi memang masih menerima gaji. Tetapi, jumlahnya tidak penuh.

“Selama dia menjalani proses hukum, hanya menerima 50 persen dari gaji. Tapi, setelah inkracht sudah tidak menerima,” ungkap dia.

Faqih juga menjelaskan, pemberhentian Dwi sekaligus mencabut haknya mendapat dana pensiun. Dwi hanya akan menerima hak-haknya pada saat diberhentikan. “Tapi, untuk pensiunan bulanan itu tidak dapat,” imbuhnya.

Ia memastikan, SK pemberhentian itu kini telah siap. Plt Wali Kota Pasuruan juga disebut telah menandatangani SK pemberhentian itu.

“Kami masih menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan pada yang bersangkutan,” tandas Faqih.

Sebagai informasi, Dwi Fitri Nurcahyo divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada 17 Mei. Kala itu, majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan menghukum Dwi Fitri Nurcahyo sesuai dengan tuntutan JPU dari KPK.

Yakni, hukuman pidana 5 tahun penjara disertai denda Rp 300 juta. Dengan ketentuan, jika denda tersebut tak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Perkara yang menjerat Dwi Fitri Nurcahyo tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Sebab, Dwi menerima putusan hakim dan tak mengajukan upaya hukum banding. Ia lalu dijebloskan ke penjara di Lapas Klas I Surabaya untuk mulai menjalani hukumannya. (tom/hn/fun)