Buka Lagi Kajian Perluasan Lahan DPRD Kota Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Pemkot Probolinggo sebelumnya sudah menyatakan tidak bisa membangun atau memperluas kantor DPRD Kota Probolinggo. Alasannya, terbentur adanya moratorium Pemerintah Pusat untuk pembelian lahan untuk kantor serta pembangunan gedung kantor baru.

Namun, kini Bappeda Kota Probolinggo mengaku akan mengkaji kembali perluasan lahan kantor DPRD. Itu, menyusul adanya rekomendasi DPRD. Kajian ini perlu dilakukan karena kondisi kantor DPRD sudah tidak memadai, terutama untuk kebutuhan tempat parkir kendaraan.

“Lahan untuk perluasan kantor DPRD sudah ada kajian pada tahun 2018 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Hasilnya, saat itu tidak layak untuk dibeli serta dari pihak penjual tidak berkomitmen dengan harga yang sudah di-appraisal,” ujar Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Rey Suwigtyo, Jumat (29/11).

Dengan adanya permintaan dari DPRD untuk dilakukan perluasan kantor, Tyok -sapaan Rey Suwigtyo- menjelaskan, tidak menutup kemungkinan dilakukan kajian kembali atas kajian tahun 2018. “Bisa dilakukan review terhadap kajian sebelumnya. Misalnya, berapa orang yang ada di kantor DPRD, tamu DPRD, termasuk jika saat ada kegiatan rapat-rapat di DPRD juga perlu diperhitungkan,” jelasnya.

Jika jadi dibeli, lahan di sisi utara kantor DPRD di Jalan Suroyo itu tidak hanya bisa digunakan untuk perluasan lahan parkir. Namun, kata Tyok, juga bisa untuk perluasan kantor DPRD. “Jika memang dibutuhkan sesuai kebutuhan DPRD, ya kami beli,” ujarnya. Namun, ia mengakui saat ini ada moratorium dari Pemeintah Pusat untuk pembelian lahan untuk kantor serta pembangunan gedung kantor baru.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, permasalahan lahan kantor DPRD kerap muncul dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dengan eksekutif. Salah satunya, karena ketika rapat paripurna sering kendaraan tamu yang hadir sampai menutup badan Jalan Suroyo dan mengganggu aktivitas lalu lintas.

Karenanya, sejumlah anggota DPRD meminta lahan kantornya diperluas. Salah satu caranya dengan membeli atau menyewa lahan kosong di sisi utara kantor DPRD. (put/rud)