Penyerahan Seragam Gratis Sekolah Swasta di Kota Probolinggo Ditunda

MAYANGAN, Radar Bromo – Lantaran terkendala masalah teknis, dana hibah seragam sekolah swasta tingkat SD-SMP sederajat di Kota Probolinggo tidak bisa direalisasikan tahun ini. Akibatnya, dana Rp 1,9 miliar yang saat ini melekat pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, tidak cair.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo M. Maskur membenarkan kondisi itu. Menurutnya, dana hibah pengadaan seragam untuk sekolah swasta memang dianggarkan oleh pemkot tahun ini.

Awalnya, sejumlah sekolah swasta mengajukan proposal untuk pengadaan seragam sekolah ke pemkot. “Setidaknya, ada 82 sekolah swasta yang mengajukan proposal, mulai dari SD hingga SMP sederajat di Kota Probolinggo,” bebernya.

Dilanjutkan Maskur, dalam proposal yang masuk, pihak sekolah mengajukan bantuan berupa uang untuk pengadaan seragam. Karena pengajuannya berupa uang, maka dana hibah untuk pengadaan seragam itu melekat pada BPPKAD.

“Jadi, untuk dana hibah sekolah swasta dibagi dua. Kalau bentuknya barang dan jasa, maka melekat pada satker terkait, dalam hal ini Disdikpora. Namun, jika berupa uang, melekat pada BPPKAD,” tambahnya.

Setelah melalui pembahasan PAK APBD 2019 Kota Probolinggo, DPRD menyetujui dana hibah untuk pengadaan seragam sekolah swasta tingkat SD-SMP sederajat. Besarnya Rp 1,9 milar. Dana itu melekat pada BPPKAD.

Selanjutnya, ditandatangani naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengadaan seragam sekolah swasta sebesar Rp 1,9 miliar. NPHD ini ditandatangani wali kota beserta dinas terkait.

Sayangnya, dalam perkembangannya, ada perbedaan pendapat antara BPPKAD dengan Disdikpora. Disdikpora menilai, sudah tepat apabila dana hibah pengadaan seragam sekolah swasta melekat pada BPPKAD.

Sebab, sekolah mengajukan bantuan berupa uang untuk pengadaan seragam. Karena pengajuannya berupa uang, maka dana hibah untuk pengadaan seragam itu melekat pada BPPKAD.

Namun, BPPKAD menurut Maskur, tidak berpendapat demikian. Setelah dibahas dengan Bagian Hukum, BPPKAD menilai, harusnya dana hibah itu melekat pada Disdikpora. Bukan pada BPPKAD.

“Menurut BPPKAD, memang sekolah melalui proposalnya mengajukan uang untuk pengadaan seragam. Namun, yang itu nantinya dipakai sekolah untuk beli barang. Yaitu seragam. Karena itu, menurut BPPKAD, harusnya dana hibah ini ada di Disdikpora,” lanjut Maskur.

Menurutnya, BPPKAD khawatir di kemudian hari ada persoalan dalam program pengadaan seragam ini. Maka meski uangnya telanjur melekat pada BPPKAD, namun pihak BPPKAD tidak bisa mencairkan.

“Menurut BPPKAD, pengadaan seragam itu sebetulnya masuk barang dan jasa. Harusnya, melekat pada satker terkait,” beber Maskur.

Karena masalah itu, akhirnya dana hibah pengadaan seragam sekolah swasta untuk SD–SMP sederajat, tidak bisa cair tahun ini. Disdikpora sendiri dikatakan Maskur, masih membahas masalah ini dengan sejumlah pihak. Termasuk meminta pandangan dari DPRD Kota Probolinggo.

“Kami masih pikirkan bersama dan membahas bersama untuk mencari solusinya. Termasuk kami juga butuh masukan dari pihak legislatif,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Kepala BPPKAD Imanto. Imanto mengakui, ada persoalan teknis yang terjadi dalam pengadaan seragam sekolah.

“Jadi, sebetulnya kalau untuk pengadaan seragam sekolah, harusnya melekat pada satker terkait. Dalam hal ini Disdikpora. Sebab, pengadaan seragam itu masuk barang,” singkatnya.

Di sisi lain, menurutnya, anggaran untuk pengadaan seragam sekolah ini cukup besar. Yaitu, mencapai Rp 1,9 miliar. Jika dipaksakan dicairkan, menurut Imanto, pihaknya khawatir di kemudian hari malah menjadi persoalan. (rpd/hn)