Dewan-Pemkab Pasuruan Belum Sinkron, Penetapan APBD 2020 Molor

BANGIL, Radar Bromo – Pengesahan R-APBD 2020, benar-benar molor dari jadwal. Rencana pengesahan Kamis (28/11), gagal direalisasikan. Belum sinkronnya anggaran antara eksekutif dan legislatif, jadi pemicunya.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, batalnya pengesahan R-APBD itu dipengaruhi banyaknya usulan anggaran oleh legislatif. Sementara, ketersediaan anggaran tidak mencukupi.

Defisit anggaran pun terjadi. Tidak tanggung-tanggung, besarannya mencapai kisaran Rp 130 miliar. “Belum terjadi sinkronisasi karena anggaran yang tersedia, tidak sepadan dengan usulan yang diajukan,” ungkap salah satu anggota dewan yang namanya enggan disebutkan.

Hal inilah yang membuat pembahasan kembali dilakukan. Timgar dari eksekutif dan Banggar dari legislatif melakukan pembahasan untuk mengerucutkan persoalan anggaran tersebut, supaya mencapai angka yang sinkron.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengungkapkan, pengesahan R-APBD 2020 memang batal dilakukan. Sebabnya, belum adanya kata “sepakat” antara timgar dan banggar soal anggaran tersebut.

“Memang rencananya hari ini (Kamis, Red) untuk pengesahan APBD 2020. Tapi, belum terjadi sinkronisasi, sehingga harus dilakukan penundaan,” terangnya.

Ia mengakui adanya perbedaan usulan dengan ketersediaan anggaran. Usulan yang masuk, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan anggaran. Hal inilah yang kemudian membutuhkan pembahasan antara timgar dan banggar untuk kemudian mencapai titik temu.

Hanya saja, pihaknya tak mengetahui persis berapa defisit anggaran tersebut. “Berapa defisitnya, kami belum tahu pastinya. Yang jelas, masih butuh pembahasan antara banggar dengan timgar,” sambungnya.

Ia menegaskan, Banmus sudah melakukan penjadwalan ulang. Sesuai jadwal yang ada, 30 November pengesahan APBD 2020 harus dilakukan. Hal ini untuk mengejar batas waktu penyelesaian.

Jangan sampai ada keterlambatan. Karena bila terlambat, ada sanksi yang diberikan. “Bukan hanya program pembangunan daerah yang terganggu, tetapi juga gaji bupati, wakil bupati, dan dewan tidak diberikan selama enam bulan sebagai sanksi keterlambatan pengesahan APBD,” jelasnya. (one/mie)