Cakades Berani Promosi hingga Ratusan Juta, Padahal Rincian Gajinya Segini

Kursi kepala desa (kades) atau Pak Inggi memang bergengsi. Namun, seperti halnya semua posisi yang diraih lewat pemilihan langsung, menjadi kades butuh biaya tidak sedikit. Terutama untuk promosi diri.

—————–

Menyiapkan uang lebih, sudah pasti harus dilakukan. Namun, memang tidak ada patokan berapa jumlah uang yang harus disiapkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apalagi, pemerintah daerah telah mendukung anggaran untuk pelaksanaannya. Sehingga, penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah gratis.

Calon kepala desa (cakades) seharusnya tidak lagi mengeluarkan banyak uang. Seperti beberapa tahun lalu yang ada iuran untuk pelaksanaan. Karena saat itu penyelenggaraan Pilkades belum mendapat dukungan dana dari pemerintah daerah.

Namun, tidak begitu kenyataannya di lapangan. Sebagian calon kades, masih harus mengeluarkan dana besar untuk modal maju. Entah itu sekadar untuk tambahan sumbangan penyelenggaraan Pilkades, hingga berbagai kegiatan saat pencalonan.

Ada yang mengeluarkan uang puluhan juta saja. Namun, ada pula yang sampai harus merogok saku hingga ratusan juta. Dana itu, dipergunakan untuk berbagai alasan. Mulai acara melekan atau makan-makan setiap malam, sosialisasi diri, menjalankan program, bahkan sampai “bom-boman”.

Seperti yang diungkapkan salah satu kades di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Ia mengaku, telah menyiapkan dana kurang lebih Rp 250 juta untuk mencalonkan diri. Dana itu tak lain untuk menunjang kegiatannya selama pencalonan.

Baik untuk sosialisasi diri ke rumah-rumah warga, berbagai kegiatan sumbangan kepada masyarakat, seperti untuk anak-yatim, hingga kegiatan melekan.

Dihitung dari nilainya, Rp 250 juta merupakan angka yang besar untuk tingkat desa. Namun, jumlah tersebut dinilainya masih rendah dibandingkan pesaingnya.

“Dana yang saya siapkan itu, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan pesaing saya,” ungkap calon kades yang meminta namanya tidak disebutkan itu.

Mencalonkan diri sebagai kepala desa, memang membutuhkan dana besar. Tapi, bagaimana mengoptimalisasikan agar tidak sampai terlalu besar.

Menurut Mujibbuda’awat, calon Kades Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, biaya mencalonkan diri memang membutuhkan dana yang tak sedikit. Namun, pihaknya berusaha meminimalisasinya. Sehingga, habisnya tak sampai ratusan juta.

Bahkan, ia mengklaim kalau selama masa pencalonan Pilkades, hanya menghabiskan dana tak sampai Rp 100 juta. “Kalau saya, tidak terlalu besar. Bahkan, tidak sampai Rp 100 juta,” klaimnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Abu Bakar menguraikan, mencalonkan diri dalam Pilkades memang membutuhkan dana besar. Dana tersebut dibutuhkan untuk kegiatan kampanye dan melaksanakan program-program yang digagas sebelumnya.

Seperti pembenahan infrastruktur di desa atau kegiatan sosial lainnya. Atau bahkan pembiayaan untuk tim-tim agar mereka bisa berjalan.

FASILITAS: Setelah terpilih, kades juga bisa mengelola tanah bengkok. (Foto: Istimewa)

 

“Belum lagi kalau malam hari ada melekan. Kan butuh dana untuk makanan dan minuman. Belum lagi rokoknya. Dan itu banyak dilakukan calon kades beberapa bulan sebelumnya. Itu yang membuat biaya nyalon kades besar,” terangnya.

Tidak hanya puluhan juta, karena juga bisa sampai ratusan juta. Bahkan, di daerah yang gengsinya tinggi, bisa sampai menyentuh angka Rp 1 miliar.

“Kalau daerah yang calonnya panas-panasan, bisa sampai menyentuh Rp 1 miliar,” katanya.

Tingginya biaya pencalonan, dianggap Ketua AKD Kabupaten Pasuruan Agus Supriyono hal yang biasa. Meski pihaknya enggan untuk menyebutkan berapa besar biaya ideal untuk nyalon kades sebenarnya.

Ia menjelaskan, tingginya biaya Pilkades lantaran kebutuhan dalam menyosialisasikan diri ataupun melaksanakan program kegiatan cukup besar. Apalagi, calon kades harus aktif bersosialisasi. Seperti menggelar pertemuan-pertemuan.

“Saat pertemuan kan tidak mungkin tanpa ada konsumsi. Makan dan minumnya untuk sekali pertemuan dengan banyak orang sudah berapa. Dan biasanya hal itu dilakukan dalam waktu lama. Itu yang membuat biaya Pilkades besar bagi calon,” bebernya.

Lalu, berapakah penghasilan kepala desa? Apakah sebanding dengan pengeluaran yang telah dilakukan?

Berdasarkan data yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, ada beberapa sumber penghasilan kepala desa. Pendapatan paling pokok adalah penghasilan tetap atau siltap.

Bagi kepala desa pemilik bengkok, Siltap yang diperoleh senilai Rp 3.400.000 per bulannya. Sementara bagi yang nonbengkok mendapatkan Rp 3.500.000 per bulannya.

Nilai tersebut belum ditambah tunjangan kesejahteraan yang di dalamnya terdapat dana untuk iuran BPJS Kesehatan. Besaran tunjangan kesejahteraan ini mencapai Rp 750 ribu per bulannya.

Pendapatan kepala desa ternyata bukan hanya sampai di situ. Mereka juga bisa memperoleh honor selaku pengguna anggaran atau Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Nilainya bervariatif. Tergantung musyawarah desa. Namun, tentu tidak mengesampingkan batas kewajaran. Jika dirata-rata honor PPKD ini berkisar antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

Selain PPKD, ada pula pendapatan yang didapatkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, pendapatan kades dari PAD tersebut bukan merupakan pendapatan pokok yang bisa didapatkan kepala desa secara langsung. Karena tidak semua kepala desa memperoleh pendapatan dari PAD tersebut.

“Tergantung kesepakatan di desa. Ada yang memperolehnya sebagai pendapatan. Tapi, ada pula yang mengalokasikan PAD sepenuhnya untuk pembangunan desa. Jadi, untuk PAD, tergantung masing-masing desa,” jelas Plt Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan Tri Agus Budiharto.

Jika dilihat dari pendapatan yang ada, biaya yang dikeluarkan biasanya memang belum imbang. Namun, menurut Tri Agus, bukan sekadar pendapatan yang diincar. Melainkan nilai menjabat sebagai kepala desa.

“Kalau dinilai dari pendapatan, memang tidak seberapa. Mengingat, kepala desa adalah pemimpin desa yang menaungi semua masyarakatnya. Kalau ada apa-apa, misalnya warga yang sakit dan tidak punya biaya, maka yang dituju ya kepala desa,” terangnya.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Abu Bakar memiliki pandangan sedikit berbeda. Ia memandang, banyak hal lain yang bisa didapatkan kepala desa.

Seperti saat kepengurusan jual-beli tanah, biasanya ada fee yang dilegalkan untuk kepala desa. “Belum lagi kalau ada investor. Yang dituju, kebanyakan adalah kepala desa. Tentu ada peluang tersendiri dari kepala desa untuk menambah penghasilan dari datangnya investor tersebut,” pungkasnya. (one/hn/fun)