DD Termin Dua Belum Cair di 25 Desa Kab Pasuruan, Ini Penyebabnya

BANGIL, Radar Bromo – Akhir anggaran semakin mepet. Namun, belum seluruhnya pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan bisa menyelesaikan kewajiban untuk pencairan Dana Desa (DD).

Bahkan, untuk pencairan Dana Desa tahap dua sekalipun. Hingga masuk akhir November ini, masih ada 25 desa yang belum menyelesaikan tunggakan pencairan. Sehingga, pencairan anggarannya belum direalisasikan Pemkab Pasuruan.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Ismiati menguraikan, ada 341 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Desa-desa tersebut memperoleh support anggaran dari pemerintah daerah dan pusat.

Dari Pemkab Pasuruan, dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara dari pemerintah pusat, ada DD yang difungsikan untuk pembangunan di desa-desa. “Untuk DD, pencairannya dilakukan tiga tahapan. Sementara untuk ADD, direalisasikan dua tahapan,” ungkap Ismiati.

Persoalannya, kata Ismiati, hingga November ini belum seluruhnya DD termin kedua bisa cair. Sejumlah desa belum menyelesaikan persyaratan, sehingga pencairan untuk termin kedua itu belum bisa dilakukan.

Hal ini jelas akan berdampak terhadap pencairan di termin ketiga. Karena pencairan untuk termin ketiga, tentu akan terganggu seiring dengan mepetnya tahun anggaran 2019. Sebab, realisasi pencairan DD tahap ketiga harus menyertakan SPj untuk pekerjaan di termin kedua.

“Waktunya memang sudah mepet. Makanya, kami terus mendorong pemerintah desa untuk segera menuntaskan kekurangan persyaratannya,” tambahnya.

Hingga saat ini, setidaknya ada 25 desa yang belum menyelesaikan SPj untuk termin kedua. Berbagai hal menjadi penyebab. Salah satunya, konsentrasi yang terpecah antara penyelesaian SPj itu dengan Pilkades.

“Kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Supaya kewajiban desa bisa segera diselesaikan agar dananya bisa dicairkan,” jelasnya. (one/mie)