Rekom Interpelasi Pilkades, Dewan Minta Pertimbangkan Permendagri

BANGIL, Radar Bromo – Paripurna pembahasan Hak Interpelasi dewan terkait pilkades serentak di Kabupaten Pasuruan Senin (19/11) diwarnai aksi demonstrasi. Ratusan massa dari berbagai aktivis menggeruduk kantor dewan untuk mendukung interpelasi tersebut.

“Kami datang ke sini untuk mendukung interpelasi dewan terkait pilkades. Supaya, tidak ada penggembosan,” ujar Hanan, dari LSM Cinta Damai.

Sebelumnya, mereka juga melurug kantor pemkab. Hanan juga mendesak agar pilkades dihentikan lantaran aturan yang ada sudah tidak sesuai. “Perbupnya tidak sesuai dengan Permendagri. Bahkan, sekarang ada interpelasi hingga PTUN. Kami minta agar tahapan Pilkades dihentikan,” desaknya.

Massa menduduki kantor dewan untuk mengawal jalannya interpelasi. Pelaksanaan interpelasi sendiri diwarnai berbagai pertanyaan dari legislatif. Dewan juga memandang, kalau Perbup yang ada tidak sesuai dengan Permendagri. Bahkan, dewan memandang kalau pelaksanaan tahapan pilkades cacat formil karena banyak aturan yang ternyata tidak dijalankan.

Dalam paripurna interpelasi itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan Wabup Pasuruan Mujib Imron tak hadir. Keberadaan mereka diwakili oleh Sekda Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji.

Agus –sapaan Agus Sutiadji- menjelaskan, jika pelaksanaan tahapan pilkades di Kabupaten Pasuruan mengacu Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 atas Perubahan Kedua dari Perda Nomor 6 Tahun 2015.

Perda tersebut sudah melalui tahapan pembahasan antara legislatif dengan eksekutif dan ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Ia menjelaskan, jika tahapan Pilkades yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Seperti halnya terkait tes akademis yang telah dilakukan dan disusun dengan bekerja sama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang.

Bahkan, untuk baca tulis kitab suci seperti Alquran, sebenarnya sudah dilakukan. “Karena uji baca tulis kitab suci tersebut sudah tercantum dalam materi uji akademis,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman tak sependapat dengan maksud baca tulis kitab suci. Karena baca tulis yang dimaksud, tidak bisa hanya dicantumkan dalam materi uji akademis.

Karena uji akademis tersebut juga mencantumkan materi agama. “Jadi, harus ada ujian baca kitab tersendiri. Kami memandang, hal itu tidak dilakukan Bupati dan ini cacat formil” sambungnya.

Menanggapi itu, Tri Agus Budiharto, Plt kepala DPMD Kabupaten Pasuruan memandang, akan menyulitkan jika dilakukan sendiri-sendiri ujiannya. Khususnya, untuk menentukan standar dalam membaca tulis kitab suci tersebut.

“Ini standarnya SMP sederajat. Dalam uji akademis tersebut, dicantumkan lafad Laa ila ha illaallah. Kalau bisa menuliskan dan mengartikan, artinya kan sudah bisa baca tulis Alquran,” urainya.

Ketua Fraksi Nasdem yang juga Ketua Komisi II Joko Cahyono memandang, kalau interpelasi itu sebuah hal yang biasa dan tak perlu menjadi momok yang menakutkan.

Karena itu, pihaknya berharap agar Pemkab lebih terbuka. “Jika memang ada kesalahan, alangkah baiknya Pemkab mengakuinya untuk perbaikan bersama,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS, Najib Setiawan mempertanyakan apakah semua calon yang lolos uji akademis bisa baca tulis. Pertanyaan ini, ternyata tidak bisa dijawab. Karena Sekda dan DPMD tidak mengetahuinya.

“Harapan dari uji akademis itu memang bisa mencetak calon-calon yang lebih baik. Tapi, soal bisa baca tulis atau tidaknya, tergantung pula dari garis tangan,” tambahnya.

Sidang paripurna itu sempat break. Sampai akhirnya, dewan mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya agar pemkab bisa mengkaji ulang dan mempertimbangkan aturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Desa agar bakal calon yang memenuhi persyaratan dengan jumlah 2 hingga 5 orang panitia kepala desa menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa.

“Kami berpandangan agar segenap pihak sama-sama menghargai upaya hukum yang dilakukan masing-masing pihak,” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo. (one/mie)