Ada Pungutan di Probolinggo Tempo Doeloe, Ini Alasan Pihak Ketiga

KANIGARAN, Radar Bromo – Adanya pungutan duit terhadap sejumlah pedagang dalam kegiatan Probolinggo Tempo Doeloe (PTD) 2019 dibenarkan Event Organizer (EO) atau pihak ketiga. Penarikan pungutan itu dilakukan karena adanya perpanjangan waktu penyelenggaraan PTD dari 3 hari menjadi 8 hari.

“Memang ada penarikan sebesar Rp 250 ribu per PKL (pedagang kaki lima). Ini, karena ada perpanjangan pelaksanaan PTD dari 3 hari menjadi 8 hari,” ujar EO PTD 2019, Deka Vanaya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Senin (18/11).

Perpanjangan acara merupakan langkah yang dilakukan pihaknya. Sedangkan, anggaran dari Disbudpar Kota Probolinggo sangat terbatas, hanya sekitar Rp 114 juta sebelum dipotong pajak. “Kami yang berinisiatif memperpanjang pelaksanaan acara agar lebih meriah. Tentunya, berkoordinasi dengan Disbudpar,” ujar Deka.

“Dari hasil penelitian yang kami lakukan, jika PTD dilakukan 3 hari, pedagang tidak bisa mendapatkan omzet. Sampai akhirnya diputuskan diperpanjang 8 hari, tentunya dengan adanya biaya tambahan yang bersumber dari penarikan itu,” lanjut Deka.

Koordinator PKL dalam PTD 2019 Masdar membantah adanya pungutan liar kepada PKL. Sebab, setiap PKL yang membayar mendapatkan kuitansi. “Pembayaran itu untuk keamanan, kebersihan, dan listrik stan. Terbukti barang PKL tidak ada yang hilang,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Destinasi Wisata Disbudpar Kota Probolinggo Pramito Legowo menjelaskan pelaksanaan PTD dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan anggaran Rp 114 juta. “Rencana awal hanya 3 hari, tapi diperpanjang. Sedangkan, untuk memperpanjang ini tidak ada tambahan anggaran dari Disbudpar karena anggaran terbatas,” ujarnya.

Menurutnya, Disbudpar menyediakan sekitar 30 stan gratis karena dibiayai dari APBD. Namun, ada tambahan 70 stan yang dibiayai dari para PKL.

Anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo Hamid Rusdi mengingatkan sistem pelaksanaan event PTD harus diperjelas. “Apakah melalui mekanisme swakelola atau melalui pihak ketiga. Jika melalui mekanisme swakelola, pelaksanaan ini menjadi tanggung jawab Disbudpar termasuk jika ada tarikan biaya seperti ini. Tapi, jika dilakukan pihak ketiga, yang bertanggung jawab soal tarikan ini pihak ketiga,” ujarnya.

Terhadap permasalahan ini, Komisi II tetap mengeluarkan rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua Komisi II Sibro Malisi. Di antaranya, meminta eksekutif lebih berhati-hati dalam proses kontraktual karena diduga kuat proses pada kegiatan PTD tidak sesuai Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Kami meminta agar memberikan sanksi kepada pihak rekanan yang telah melakukan tarikan biaya untuk kegiatan PTD. Agar tidak dilakukan lagi pada kegiatan berikutnya,” ujarnya. Sibro menambahkan, jangan sampai kegiatan yang seharusnya memompa pendapatan asli daerah (PAD), justru tidak memberikan PAD. (put/rud/fun)