RSUD Bangil Klaim Rp 30 Miliar Belum Dibayar BPJS Kesehatan

BANGIL, Radar Bromo – Operasional RSUD Bangil terancam terganggu. Menyusul tingginya pengajuan klaim yang tak kunjung dibayar BPJS Kesehatan. Sampai saat ini klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar mencapai Rp 30 miliar.

Kondisi ini pun mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Tri Laksono Adi menguraikan, tingginya klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar terungkap ketika DPRD menggelar hearing dengan RSUD Bangil, beberapa waktu lalu.

Dari hearing tersebut, terungkap adanya tunggakan klaim yang belum dibayar BPJS Kesehatan ke RSUD Bangil. Selama kurang lebih empat bulan, tagihan RSUD Bangil yang belum dicairkan pihak BPJS mencapai kurang lebih Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar.

“Setiap bulannya, klaim RSUD Bangil ke BPJS mencapai Rp 7 miliar sampai Rp 8 miliar,” ungkapnya.

Akibat kondisi ini, operasional RSUD Bangil terganggu. Sebab, dana klaim itu digunakan untuk berbagai kebutuhan di RSUD Bangil. Bukan hanya untuk membayar tenaga medis, tetapi juga untuk pembiayaan obat-obatan hingga penyediaan konsumsi pasien.

Kondisi tersebut, tak dipungkiri Plt Direktur RSUD Bangil Agung Basuki. Ia mengakui, ada tunggakan klaim yang belum dibayar BPJS hingga mencapai Rp 30 miliar.

Besarnya tunggakan tersebut jelas membebani RSUD Bangil. Karena dana itu dibutuhkan dalam menunjang operasional RSUD Bangil. Baik untuk gaji tenaga medis seperti perawat, dokter, hingga untuk gaji tenaga nonmedis seperti petugas kebersihan.

Bahkan, dana itu juga dibutuhkan untuk operasional lain. Termasuk pembelian konsumsi bagi pasien.

“Kalau tidak dibayar jelas akan mengganggu operasional di RSUD Bangil. Bahkan, kalau terus berlanjut nggak kebayar, bisa-bisa RSUD Bangil akan tutup,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku penagihan sudah dilakukan. Namun, sejak Juli hingga Oktober, pembayaran klaim tersebut belum dibayar pihak BPJS Kesehatan.

“Tentunya, kami berharap agar pembayaran klaim dilakukan pihak BPJS segera,” pungkasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan M. Zaini menegaskan, hearing lanjutan akan digelar dalam waktu dekat. Pihaknya akan mengundang instansi terkait. Bukan hanya RSUD Bangil, tetapi juga pihak BPJS.

“Kami akan meminta penjelasan dari pihak BPJS,” ujar ketua Fraksi PKS, Demokrat, dan Hanura tersebut.

Kepala Bidang Umum BPJS Kesehatan Pasuruan Azam menuturkan, pembayaran klaim tergantung dari BPJS pusat. Karena dana untuk membayar klaim tersebut bersumber dari pusat.

Ia mengakui, pembayaran klaim tidak bisa langsung ditransfer. Selain menunggu pusat, juga menunggu antrean untuk rumah sakit yang lain.

“Tentunya, pasti akan dibayar. Hanya menunggu antrean. Mitra rumah sakit kami kan cukup banyak, sehingga menunggu giliran,” sampainya.

Pihaknya pun tak mengetahui pasti, kapan pembayaran klaim itu direalisasikan. “Pastinya, kalau sudah ada anggaran dari pusat, langsung kami bayar,” pungkasnya. (one/hn/fun)