Bromo Masuk Riparnas, Pemkab Ajukan Raperda Kawasan Strategis Wisata

PAJARAKAN, Radar Bromo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pengajuan itu bahkan mulai dibahas bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat di Jalan raya Pajarakan.

Dalam empat raperda yang diajukan tersebut salah satunya adalah raperda tentang rencana induk kepariwisataan. Raperda itu, bertujuan untuk percepatan pembangunan wisata di Kabupaten Probolinggo.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) setempat Sugeng Winarto. Menurutnya, raperda yang disebut Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) itu, diajukan guna mendukung Riparnas (Rencana Induk Pariwisata Nasional). Di mana Bromo oleh presiden dimasukkan Riparnas.

“Tujuannya (raperda, Red) untuk mendukung itu. Karena kami juga ada ketentuan untuk memasukkan daerah mana saja yang menyokong Riparnas itu. Karena itu, kemudian dibentuklah riparda. Selain menyokong riparnas juga untuk percepatan pembangunan pariwisata daerah,” kata pria yang akrab disapa Sugeng itu.

Eks camat Tongas itu menjelaskan sedikit mengenai perda yang diusulkan pemkab tersebut. Menurutnya, perda itu adalah tidak jauh berbeda dengan perda RTRW. Jika RTRW membahas keseluruhan di daerah, maka riparda hanya fokus wisata. “Kalau riparda fokus wisata dan dalam riparda ini ada beberapa daerah sebagai pendukung. Di antaranya Tongas, Lumbang, Sumber, Krucil, dan juga Paiton,” terangnya.

Daerah-daerah itulah, tambah Sugeng, yang nantinya akan dipercepat pembangunan wisatanya. Nah, dengan adanya perda yang akan dibahas ini, maka akan semakin terfokus. “Kami bukan melihat satu tahun ke depan. Tetapi, ini akan berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan. Ketika ada perdanya nanti yang berkewajiban menggarap semua OPD,” ungkapnya.

Sementara itu, setelah dibacakan nota kesepahaman mengenai raperda yang diajukan, kemudian langsung dibahas mengenai Pansus untuk melakukan pembahasan. Ada tiga pansus yang dibentuk membahas empat raperda itu. Itu dibawakan oleh Kabag Perundang-undangan dan Risalah Sekretaris Dewan setempat Bambang Julius.

“Ini baru awal. Nantinya akan dibahas di pansus masing masing,” terangnya. (sid/fun)