325 Nama Desa di Kab Probolinggo tanpa Dasar Hukum, Pemkab Bakal Ajukan Perda Penetapannya

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sejumlah 325 nama desa di Kabupaten Probolinggo ternyata selama ini belum memiliki dasar hukum. Karenanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) penetapan nama-nama desa.

Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengatakan Raperda tentang Penetapan Nama-Nama Desa itu tidak akan dibahas tahun ini. Namun, masih akan dibahas pada 2020 bersama sebelas raperda yang tergabung dalam Propemperda. “Itu, nanti akan dibahas pada 2020. Nantinya akan dibahas bersama usulan yang lainnya,” ujarnya.

Pengajuan Raperda Penetapan Nama-Nama Desa ini dilakukan karena selama ini Pemkab tidak memilikinya. Sehingga, nama desa di Kabupaten Probolinggo tidak memiliki dasar hukum. “Karena itu kami usulkan kepada bagian hukum dan kemudian diajukan ke DPRD. Setelah itu ke provinsi, ternyata disetujui,” ujarnya.

Dengan adanya perda ini, desa tidak akan lagi seenaknya gonta-ganti nama. Jika ingin mengganti nama desa, nantinya akan ada tata caranya atau persyaratannya. Semua itu akan dituangkan dalam Perda Penetapan Nama-Nama Desa. “Untuk isinya nanti masih akan kami bahas. Saat ini kan baru disetujui untuk dibahas pada 2020,” ujarnya.

Apakah perda itu berkaitkan karena penberitaan adanya desa fiktif, Syamsul menyanggahnya. Menurutnya, raperda itu sama sekali tidak berkaitan dengannya. Apalagi, proses pengajuannya sudah berlangsung lama, sedangkan isu desa fiktif hanya beberapa bulan belakangan. “Tidak ada kaitannya sama sekali. Ini yang lebih dulu. Isu desa fiktif kan beberapa bulan terakhir ini,” ujarnya. (sid/rud/fun)