Proyek Lisda Sapikerep Batal Dihibahkan ke PLN, Dikarenakan Ini

SUKAPURA, Radar Bromo – Pembangunan listrik daerah (lisda) di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, menyisakan sejumlah masalah. Di antaranya, belum bisa dimanfaatkan untuk mengaliri listrik ke Dusun Ngelohsari Pusung Malang, Desa Sapikerep. Bahkan, kondisi jaringan lisda itu terbengkalai.

Ini terjadi karena rencana MoU antara PLN dengan Pemkab Probolinggo, tak kunjung terealisasi. Pemkab berencana menghibahkan jaringan lisda itu ke PLN. Namun kenyataannya, setelah disepakati dengan MoU, turun aturan dari pusat yang melarang PLN menerima hibah dari sesama BUMN ataupun pemerintah daerah.

Rully selaku Manager Konstruksi PLN Pasuruan saat dikonfirmasi mengaku, sudah mengetahui soal proyek lisda di Desa Sapikerep, Sukapura. Meskipun, dirinya tidak mengetahui secara pasti dan detail jaringan lisda yang telah dikerjakan.

Rully menjelaskan, sempat ada MoU antara Pemkab dengan PLN. Jaringan itu rencananya akan diserahterimakan ke PLN. Namun, ada beberapa syarat. Salah satunya, akses jalan mudah dilalui. Sehingga, ke depan mudah untuk operasional, pemeliharaan dan pelayanan listrik pada masyarakat. Selain itu, bahan materialnya harus mengacu pada standar PLN.

“Tahun-tahun pertama saya tidak tahu pasti. MoU itu sekitar tahun 2015-2016. Tapi setahu saya sejak tahun 2017, PLN sudah menyampaikan untuk menghentikan perjanjian itu. Sebab, adanya aturan dari pusat melarang PLN menerima hibah,” katanya.

Dalam aturan dari pusat itu dikatakan Rully, semua listrik yang melayani desa-desa, harus disuplai PLN. Terlepas dari jaringan listrik Pemkab. “Bukan kami mempersulit. Tapi memang tidak bias, karena ada aturan dari pusat. Karena sebelum tahun 2017 itu, syarat hibah dalam MoU itu belum terpenuhi. Aturan itu Permendagri atau Perpres, saya lupa,” ujarnya.

Rully mengungkapkan, seharusnya setelah adanya MoU, pemkab harus bisa mengevaluasi. Jika proyek tidak sesuai, maka harusnya segera ada pembenahan. Yaitu dengan melihat spesifikasi proyek listrik daerah dari PLN.

“Tapi sebelum syarat MoU itu terealisasi, turun aturan dari pusat. Dilarang ada saling hibah antar BUMN atau dengan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Rahmad Waluyo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi mengaku belum tahu ada perubahan aturan dari pusat yang melarang PLN menerima hibah dari pemerintah. Namun yang pasti, setahu dirinya setelah adanya MoU itu, syarat dari PLN sudah dipenuhi. Termasuk akses jalan yang awalnya sulit dijangkau, sudah mulai diperbaiki.

“Saya malah baru tahu kalau ada perubahan aturan dari pusat bahwa PLN dilarang menerima hibah jaringan listrik. Apa yang sudah diminta PLN, sebagai syarat dalam MoU, sudah kami berikan,” katanya.

Diketahui sebelumnya, pengadaan proyek listrik daerah di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, diselidiki Polres Probolinggo. Pasalnya, pengadaan proyek lisda tahun 2014 itu, diduga ada penyimpangan. Bahkan, hingga saat ini jaringan listrik itu belum bisa difungsikan.

Proyek pengadaan lisda di Desa Sapikerep Sukapura ini merupakan anggaran dari APBD 2014. Dengan nilai anggaran Rp 1 miliar. Harapannya, proyek lisda ini bisa menuntaskan satu dusun yang belum teraliri listrik. (mas/hn)