Iuran BPJS Naik, Anggaran Pemkot Probolinggo Bengkak Rp 26 M

MAYANGAN, Radar Bromo – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2020, bakal membebani keuangan Pemkot Probolinggo. Sebab, Pemkot harus menanggung iuran peserta Universal Health Coverage (UHC), lebih tinggi dari sebelumnya.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Probolinggo. Salah satunya dari Fraksi PDIP (F-PDIP). Moch Bebun dari FPDIP menanyakan upaya pemkot membayar kenaikan iuran BPJS bagi peserta UHC. Sebab, biaya untuk menutupi kenaikan iuran ini belum teranggarkan dalam KUA-PPAS 2020.

Saat ini, menurutnya, iuran BPJS untuk program UHC di-cover dari dana pajak rokok serta alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). “Dengan kenaikan iuran, apakah dana pajak rokok bisa digunakan semuanya untuk pembiayaan dalam program UHC?” tanyanya.

Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) di Dinkes Kota Probolinggo Triana membenarkan hal itu. Menurutnya, beban daerah meningkat dengan adanya kenaikan iuran BPJS. Di sisi lain, kenaikan iuran BPJS itu muncul saat Kota Probolinggo baru menerapkan UHC.

Sebelum kenaikan iuran, menurutnya, anggaran untuk menunjang program UHC hingga akhir tahun 2019 sebesar Rp 17 miliar. Setelah iuran naik per awal tahun 2020 nanti, Pemkot harus menyiapkan anggaran Rp 21 miliar-Rp 26 miliar.

“Anggaran tersebut saat ini tengah dibahas oleh Dinas Kesehatan bersama Bidang Anggaran pada BPPKAD Pemkot Probolinggo. Sebab, kenaikan iuran itu memang belum teranggarkan di KUA-PPAS 2020,” tuturnya.

Di sisi lain, Komisi III DPRD Kota Probolinggo akan mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan UHC. Salah satu yang akan dibahas adalah mengenai kenaikan iuran UHC pada tahun 2020.

“Kalau minggu ini tidak bisa karena ada Bimtek Anggota DPRD. Kemungkinan baru minggu depan kami akan bertemu dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan program UHC. Seperti Dinkes, Dinas Sosial, Bappeda Litbang, BPJS Kesehatan, RSUD dr Mohamad Saleh juga,” ujar Agus Rianto, ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo.

Pertemuan ini untuk membahas tidak hanya kenaikan anggaran untuk iuran UHC tahun 2020. Namun, juga memastikan agar iuran BPJS Kesehan Mandiri yang menunggak bisa ter-cover dalam UHC.

“Harus segera kami bahas agar jika nanti ada penambahan anggaran, bisa masuk dalam pembahasan APBD 2020 yang sedang berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menjelaskan, anggaran untuk kenaikan iuran BPJS memang belum masuk dalam KUA PPAS 2020. Namun, pemerintah menurutnya sudah punya jalan keluar.

Menurutnya, pemkot sudah konsultasi dengan instansi terkait atas dampak Perpres 75 tahun 2019. Konsultasi dilakukan dengan Kemenkeu, Kementerian Kesehatan, BPJS Pusat dan daerah, serta Pemprov Jatim.

Hasilnya dipastikan, terdapat sharing pembiayaan untuk membayar kenaikan iuran BPJS itu. Untuk Program Bantuan Iuran (PBI) Nasional, anggaran kenaikan iuran ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk Penerima Bantuan Iuran Daerah akan mengoptimalkan alokasi DBHCHT.

Hal ini seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017. Di situ dijelaskan, bahwa DBHCT diprioritaskan untuk mendukung program JKN paling sedikit 50 persen dari alokasi yang diterima daerah.

“Selain itu, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dari pajak rokok dan cukai di tahun 2019 bisa digunakan untuk membiayai kenaikan BPJS Kesehatan pada P-APBD dengan pertimbangan waktu pelaksanaan,” jelasnya saat penyampaian jawaban eksekutif atas PU Fraksi terhadap pembahasan RAPBD 2020. (put/rpd/hn)