Gedung DPRD Kota Probolinggo Tak Bisa Diperluas

KANIGARAN, Radar Bromo – Rencana Pemkot Probolinggo memperluas gedung dan lahan parkir DPRD Kota Probolinggo, tidak bisa dilakukan. Rencana ini terbentur moratorium pembangunan gedung kantor kementerian negara atau lembaga.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat membacakan nota jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Probolinggo terhadap Raperda APBD 2020, Senin (11/11). “Perlu disampaikan, pengadaan tanah maupun gedung yang akan dipergunakan untuk pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah tidak diperkenankan,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tertanggal 16 Desember 2014 tentang penundaan atau moratorium pembangunan gedung kantor kementerian negara atau lembaga. Serta, membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran itu terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, berkaitan dengan keberadaan lahan parkir yang kapasitasnya terbatas dan rencana perluasan gedung DPRD, sudah pernah dilakukan sebelumnya. “Namun, pada saat akan dilakukan kesepakatan berdasarkan appraisal yang telah dilakukan, pemilik tidak setuju dengan harga yang ditawarkan,” ujar Hadi.

Sejatinya, Pemkot Probolinggo telah mengganggarkan pembelian tanah di sisi utara kantor DPRD Kota Probolinggo sejak 2018. Awalnya, lahan seluas 2.952 meter persegi ini direncanakan untuk kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB).

Namun, saat itu kendalanya pengadaan tanah di DP3AKB dianggarkan saat Perubahan APBD 2018. Karenanya, waktu untuk merealisasikan anggaran tersebut sangat terbatas. Namun, kemudian direncanakan untuk perluasan gedung DPRD.

Pernyataan Wali Kota itu, merupakan jawaban atas pertanyaan Fraksi Gerindra dalam PU-nya. Sebelumnya, Fraksi Gerindra menyinggung soal daya tampung lahan parkir gedung DPRD yang terbatas, terutama ketika paripurna.

“Sebenarnya jawaban Wali Kota itu belum menjawab sepenuhnya dengan alasan moratorium. Tidak harus membeli lahan sebelah, bisa saja menyewa lahan sebelah selama belum terjual saat ada rapat paripurna DPRD,” ujar anggota Fraksi Gerindra, Hamid Rusdi.

Hamid mengatakan, saat ini kondisi kantor DPRD berbeda dengan beberapa tahun lalu. Saat itu banyak anggota DPRD yang masih yang mengendarai sepeda motor. Saat ini anggota DPRD banyak yang membawa mobil, begitu juga dengan kepala OPD dan lurah.

“Sehingga, ketika rapat paripurna Jalan Suroyo itu penuh. Masyarakat juga kesulitan untuk melintas karena jalan menyempit dan ditutup oleh kendaraan peserta rapat paripurna,” ujarnya. (put/rud)