Anggaran Pendidikan Kota Terendah Dibanding Daerah Lain di Jatim, Begini Penjelasan Pemkot

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Persentase anggaran untuk sektor pendidikan di Kota Pasuruan ternyata menduduki posisi terendah di Jawa Timur. Alokasi anggaran untuk sektor tersebut kemudian diperkuat dengan dana transfer daerah.

Berdasarkan data yang tertera dalam Neraca Pendidikan Daerah tahun 2018, Pemkot Pasuruan mengalokasikan anggaran sektor pendidikan 6,61 persen dari APBD murni. Sementara, alokasi anggaran dengan dana transfer daerah berada di angka 17,22 persen.

Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo angkat bicara mengenai hal itu. Dia menegaskan, anggaran sektor pendidikan yang sudah dialokasikan Pemkot Pasuruan itu tak melanggar aturan.

“Dana pendidikan itu bisa diambilkan dari APBN dan APBD, sesuai dengan amanat undang-undang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Teno menyebut, kebutuhan anggaran untuk sektor pendidikan saat ini sekitar Rp 268 miliar. Sementara, APBD Kota Pasuruan 2018 senilai Rp 952,15 miliar. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan juga tetap membutuhkan dana transfer daerah berupa dana perimbangan keuangan dari pusat ataupun APBN.

Teno tak menepis persentase anggaran pendidikan sebesar 6,61 persen. Hanya saja, persentase itu merupakan alokasi dari APBD murni. Artinya, belum termasuk anggaran yang bersumber dari dana transfer daerah. Angka 17,22 persen itu menurutnya, dari dana perimbangan dan APBN.

“Tapi, kami bisa memastikan sudah sesuai. Kalau tidak sesuai undang-undang, pasti kan ditolak,” kata Teno.

Sebab, proses penganggaran itu juga telah diajukan ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi sebelum disahkan. Tahun ini ia menegaskan persentase anggaran pendidikan sudah lebih banyak dari tahun lalu.

“Tahun ini kan kami mulai pelaksanaan seragam gratis untuk siswa tingkatan SD sampai SMP,” bebernya.

Ia juga menyebut Pemkot Pasuruan kembali menaikkan persentase anggaran pendidikan tahun depan. Hal itu dilakukan dengan memberikan asuransi kepada GTT/PTT.

Dalam data yang tertera Neraca Pendidikan Daerah tahun 2018 pula diketahui Kota Pasuruan menempati urutan paling bawah. Artinya, anggaran untuk sektor pendidikan di Kota Pasuruan paling rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

Teno menyebut, sektor pendidikan menjadi salah satu skala prioritas bagi Pemkot, selain sektor kesehatan. “Insyaallah tahun depan Kota Pasuruan sudah tidak terlalu di bawah,” harapnya.

Selain itu, Neraca Pendidikan Daerah itu juga membeberkan kondisi ruang kelas sekolah. Di tingkat SD, dari 754 kelas yang ada, 11 di antaranya rusak sedang dan 22 rusak berat. Sedangkan di tingkat SMP, ada 336 kelas. Dengan rincian, 17 rusak sedang dan 7 kelas rusak berat.

“Itu sekarang masih dalam identifikasi oleh tim investigasi,” pungkasnya. (tom/hn/fun)