Dewan Kab Probolinggo Soroti AKB-AKI dan Stunting saat Rapat Paripurna

PAJARAKAN, Radar Bromo – Upaya Pemkab Probolinggo untuk mengurangi angka stunting sudah banyak dilakukan. Meski begitu, upaya tersebut masih tetap mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Probolinggo.

Itu terlihat saat dewan kembali menggelar rapat paripurna, Jumat (8/11) pagi. Rapat parpurna tersebut agendanya penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Nah, saat penyampaian itulah dewan juga menyoroti terkait stunting dan tingginya angka kematian bayi (AKB) dan dan angka kematian ibu (AKI) . Karena itu, pada 2020 dengan disetujuinya R-APBD 2020 nanti, dewan meminta pemda fokus dan serius untuk menangani hal itu.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi. Dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko. Segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat ikut hadir. Begitu juga perwakilan BUMD dan BUMN di Kabupaten Probolinggo.

Saat dikonfirmasi mengenai saran banggar, wakil ketua dewan Oka Mahendra Jatikusuma mengatakan, di Kabupaten Probolinggo sejatinya memang tinggi mengenai angka kematian ibu dan bayi serta stunting. Karena itu, pada 2020 pihaknya meminta agar pemkab lebih fokus untuk menangani hal itu.

“Untuk ke depan harus lebih fokus. Terutama pencegahannya. Sehingga, angka kematian ibu dan bayi itu bisa berkurang. Caranya yaitu meningkatkan SDM. Sehingga, warga banyak mengerti mengenai itu,” katanya.

Begitu juga mengenai stunting, lanjut pria yang akrab disapa Oka itu. Ia menjelaskan, di Probolinggo memang ada perbedaan data. Yaitu pusat dengan daerah. Namun, tentunya pihaknya lebih mempercayai yang dari daerah. Pasalnya, data itu didapat dari posyandu yang ada di setiap desa.

“Tetapi juga tidak boleh lupa mengenai ukuran. Ini penting. Timbangan yang dilakukan di posyandu dikhawatirkan tidak standar. Sehingga, tidak valid memberikan data. Karena itu, perlu adanya standardisasi. Sejauh ini sudah lumayan dengan penurunan dari 17 persen menjadi 16 persen,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya membangun SDM di pedesaan. Terutama di posyandu. Sehingga, menangani AKB-AKI dan stunting bisa teratasi. “Kami mendorong untuk peningkatan SDM,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan yang ada di lokasi Anang Budi Yoelijanto mengatakan, tahun 2020 akan fokus penanganan mengenai pasangan muda dan pranikah. Karena dari pernikahan dini bisa menjadi faktor AKB-AKB serta stunting. Karena itulah yang akan digenjot pada tahun depan.

“Kami akan bekerja sama dengan pihak pengadilan agama. Sehingga nanti bisa memberikan pemahaman kepada para pasangan muda. Dan sebelum menikah mereka nanti akan kami beri pelatihan pranikah,” katanya. (sid/fun)