Pemkot Tegaskan Anggaran Pendidikan di Kota Pasuruan Lebih dari 20 Persen APBD

GADINGREJO, Radar Bromo – Mendikbud RI Nadiem Makarim berharap supaya Pemkot Pasuruan segera mencari solusi setelah empat ruang kelas SDN Gentong ambruk. Kesimpulan itu didapat setelah rapat tertutup yang digelar Pemkot Pasuruan dengan Mendikbud di Kantor Wali Kota Pasuruan, Kamis sore (7/11).

Rapat sendiri berlangsung sekitar 30 menit setelah Mendikbud berkunjung ke SDN Pekuncen. Sayangnya, Nadiem enggan memberikan komentar kepada awak media. Setelah keluar dari kantor wali kota, Nadiem bergegas menuju mobil. “Sudah cukup. Maaf ya,” ucapnya.

Terpisah, Sekda Pemkot Pasuruan Bahrul Ulum menyebut, Mendikbud berharap supaya pemerintah segera mencari solusi setelah empat ruang kelas SDN Gentong ambruk. Baik solusi jangka pendek terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Juga solusi jangka panjang terkait pembangunan gedung.

Bahrul menyebut, para guru dan kepala SDN Gentong menyampaikan kepada Mendikbud bahwa motivasi anak didiknya begitu besar untuk bisa kembali bersekolah. Karena itu, pihaknya akan mencari beberapa alternatif yang bisa ditempuh agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa berjalan efektif.

Salah satunya dengan mencari sekolah terdekat. “Rupanya sampai sekarang belum ada yang ketemu,” terang Bahrul.

LANGSUNG RAPAT: Mendikbud Nadiem Makarim bersama jajaran pemkot. Usai berkunjung ke SDN Gentong, Nadiem langsung menggelar rapat tertutup. (Foto: Mokhamad Zubaidilah/Jawa Pos Radar Bromo)

Dengan begitu, menurutnya, pemerintah akan mengecek bangunan lain di SDN Gentong. Menurut Bahrul, selain gedung yang ambruk, semua gedung sebenarnya bisa difungsikan.

“Namun, akan kami cek dulu segi keamanannya. Kalau terpaksa, nanti double shift. Tapi, itu harus dibicarakan dengan kepala sekolah juga,” imbuhnya.

Sementara itu, menurutnya, keinginan Pemkot Pasuruan segera membangun gedung SDN Gentong yang ambruk, dipastikan tertunda. Sebab, terkendala aturan tentang penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tak boleh melampaui tahun anggaran.

“Tidak bisa dibangun tahun 2019, mungkin 2020. Sehingga, dilakukan penganggaran melalui APBD 2020,” ungkapnya.

Bahrul juga menyampaikan masukan yang diberikan Mendikbud. Salah satunya agar pembangunan gedung nantinya benar-benar mengutamakan proporsionalitas konstruksi dan keamanan.

Bahrul juga membantah jika penganggaran Pemkot untuk bidang pendidikan selama ini tak sesuai aturan. Yakni, kurang dari 20 persen.

“Tidak benar. Sudah lebih dari 20 persen, cuma kan 20 persen itu secara undang-undang termasuk gaji guru,” pungkasnya. (tom/hn/fun)