Komisi III DPRD Kota Probolinggo Ajukan Raperda Ketenagakerjaan

LENGANG: Pemotor melintas di depan Plaza Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo. Soal hak dan kewajiban karyawan pertokoan, kini menjadi perhatian DPRD Kota Probolinggo. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Masalah hak dan kewajiban pekerja di pertokoan di Kota Probolinggo, mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Sebab, selama ini banyak yang belum terpenuhi.

Karenanya, Komisi III DPRD Kota Probolinggo menilai perlu adanya payung hukum yang mengatur agar hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan. “Sampai saat ini banyak karyawan, terutama yang bekerja di pertokoan belum terpenuhi hak-hak dan kewajibannya. Hal ini terlihat saat sistem pembayaran THR (tunjangan hari raya) karyawan kadang tidak sesuai,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Andre Purwohartono.

Karenanya, menurutnya, perlu ada payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur secara tegas hak-hak karyawan. “Sehingga, Satpol PP atau dinas yang bertugas dalam hal pengawasan bisa memiliki payung hukum jika terjadi pelanggaran,” ujarnya.

Meski alasan utama adalah belum terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja pertokoan, namun peraturan ini nantinya juga akan mengatur pekerja di sektor lain. Termasuk pekerja industri, seperti garmen yang cukup banyak di Kota Probolinggo, pekerja di pabrik yang telah mapan juga akan diatur.

“Perda Ketenagakerjaan ini juga mencakup pekerja di sektor industri lain, seperti garmen maupun industri-industri yang sudah mapan dan selama ini sudah memenuhi hak dan kewajibannya,” jelasnya.

Namun, saat ini Komisi III belum menyusun naskah akademiknya. Bahkan, penentuan akan melibatkan perguruan tinggi mana juga belum dipastikan. “Untuk penyusunan naskah akademik masih belum. Untuk penentuan dengan universitas mana untuk penyusunannya juga masih akan dibahas di Komisi. Tapi yang pasti akan diusulkan dalam Prolegda 2020,” ujarnya. (put/rud)