APBD 2020 Kota Probolinggo Ada Potensi Penurunan Pendapatan

KANIGARAN, Radar Bromo – Pembahasan APBD Pemkot Probolinggo 2020 akhirnya dimulai. DPRD Kota Probolinggo menargetkan pembahasannya rampung maksimal pada 30 November 2019. Sebab itulah batas akhir penyelesaian pembahasan APBD 2020 sebelum diajukan ke Gubernur Jawa Timur.

“Sesuai peraturan, batas akhir penyusunan APBD 2020 harus selesai sebelum 30 November 2019. Kami akan upayakan agar bisa diselesaikan tepat waktu,” ujar Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, Senin (4/11).

Pembahasan APBD 2020 ini dilakuakan sejak Senin (4/11). Diawali dengan pembacaan nota keuangan APBD 2020 oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Dalam nota keuangan itu, ada potensi penurunan pendapatan Rp 20.384.223.293 dari dana transfer dari Pemerintah Pusat.

“Penurunan tersebut berasal dari dana bagi hasil pajak maupun dana bagi hasil bukan pajak yang semula diasumsikan Rp 96.508.292.293 menjadi Rp 76.124.069.000. Berkenaan dengan itu, terdapat perbedaan antara usulan Rancangan APBD 2020 yang telah diusulkan ke DPRD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian,” ujar Hadi.

Selain itu, pada 2020, Pemkot Probolinggo mendapatkan dana insentif daerah (DID) Rp 43.922.823.000. DID ini diberikan bertujuan memberi penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja pada bidang-bidang tertentu.

“Tahun 2020 Pemkot Probolinggo mendapatkan DID atas kategori peningkatan investasi Rp 13.935.814.000. Kategori mandatori Rp 250 juta, kategori ketepatan waktu Rp 250 juta; kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan Rp 10.209.297.000. Serta, kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan Rp 10.390.635.000, dan kategori SAKIP Rp 8.887.077.000,” jelas Hadi. (put/rud)